Samarinda, Sketsa.id – Persoalan kekurangan tenaga kesehatan (nakes) masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kaltim, tercatat 48 dari total 188 puskesmas di provinsi ini mengalami defisit tenaga medis dari berbagai bidang profesi, mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga tenaga kefarmasian.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal dokter di Kaltim saat ini mencapai 4.000 orang.
Namun, jumlah yang tersedia baru sekitar setengahnya. Ketimpangan distribusi pun memperparah situasi, dengan konsentrasi tenaga medis lebih banyak di kota-kota besar.
“Kaltim masih sangat membutuhkan dokter, terutama di daerah-daerah terpencil yang hingga kini belum memiliki akses memadai terhadap layanan kesehatan,” ungkap Andi Satya, Kamis (15/5/2025)
Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu mengambil langkah strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dalam jangka pendek, kerja sama dengan perguruan tinggi kesehatan di luar daerah bisa menjadi solusi praktis untuk mempercepat distribusi tenaga medis ke wilayah-wilayah yang kekurangan.
Sementara untuk jangka panjang, ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan beasiswa khusus bagi pelajar daerah yang ingin menempuh pendidikan profesi kesehatan.
“Berikan beasiswa penuh, dan setelah lulus mereka wajib kembali mengabdi di daerah asal, khususnya wilayah 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar,” tegasnya.
Selain kebutuhan tenaga medis, Andi juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur penunjang di fasilitas layanan kesehatan. Pemerintah pusat telah mengembangkan layanan Telemedicine sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan, namun implementasinya di daerah memerlukan dukungan infrastruktur digital yang memadai.
“Platform telemedis bisa sangat membantu. Tapi tanpa jaringan internet stabil dan peralatan medis yang memadai, layanan digital itu tidak bisa berjalan optimal. Pemprov perlu pastikan kesiapan fasilitas,” tambahnya.
Andi menyebut, meskipun layanan kesehatan di Samarinda dan Balikpapan sudah tergolong baik, namun daerah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) masih kesulitan mendapatkan akses layanan dasar karena faktor geografis dan keterbatasan transportasi.
“Masyarakat di sana kadang harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk pemeriksaan sederhana. Ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ucapnya.
Ia berharap program strategis di bidang kesehatan, termasuk pemanfaatan teknologi, pemerataan tenaga medis, serta insentif pendidikan kesehatan, dapat menjadi prioritas Pemprov dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
