Samarinda, Sketsa.id – Potongan video pernyataan Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, terkait insiden penabrakan Jembatan Mahkota II viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan. Menanggapi hal itu, akademisi Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, mengingatkan publik untuk melihat persoalan secara lebih substansial.
Pengamat ekonomi yang akrab disapa Bang Chodi ini menilai dalam ruang komunikasi publik, potongan video yang terlepas dari konteks utuh sering kali memicu interpretasi berbeda dari maksud sebenarnya. Menurutnya, publik perlu melihat keseluruhan narasi sebelum menarik kesimpulan.
“Dalam kajian komunikasi publik, sebuah pernyataan yang dipotong dari konteks lengkapnya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu publik perlu melihat keseluruhan narasi sebelum menarik kesimpulan,” ujar Chodi saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif akademis, yang lebih penting untuk dibahas adalah substansi isu yang disampaikan, yakni persoalan keselamatan infrastruktur publik dan evaluasi terhadap sistem pengawasan transportasi di perairan.
Menurutnya, peristiwa penabrakan jembatan merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, operator transportasi sungai, maupun lembaga pengawas.
“Fokus utama seharusnya pada bagaimana insiden tersebut bisa terjadi, apa faktor penyebabnya, dan bagaimana langkah mitigasi ke depan agar kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya.
Chodi menambahkan bahwa dalam diskursus kebijakan publik, kritik atau komentar dari pejabat publik merupakan bagian dari proses kontrol sosial terhadap tata kelola infrastruktur dan transportasi. Karena itu, perdebatan yang berkembang sebaiknya diarahkan pada solusi dan perbaikan sistem, bukan sekadar memperdebatkan gaya komunikasi atau potongan kalimat yang viral.
“Dalam perspektif akademik, kita perlu menggeser diskusi dari polemik personal ke substansi kebijakan. Yang harus didorong adalah evaluasi sistem keselamatan transportasi sungai dan perlindungan terhadap infrastruktur strategis seperti jembatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ruang digital sering kali mempercepat penyebaran informasi yang belum tentu utuh, sehingga masyarakat perlu lebih kritis dalam memahami setiap konten yang viral.
“Literasi publik menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak pada potongan informasi yang bisa menimbulkan bias persepsi,” tutupnya. (*)
