Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya menjamin kelancaran proses pendidikan siswa menyongsong pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPPAS) 2025-2026. Hal ini disampaikan menanggapi isu rencana pemberhentian kepala SMA Negeri 10 oleh Dinas Pendidikan Kaltim.
“Setiap anak berhak mendapat pendidikan tanpa hambatan,” tegas Ananda Emira, Kamis (3/7).
Meski mengaku belum mendalami detail kasus SMA 10, politisi dari fraksi PDIP ini meminta Dinas Pendidikan mengambil langkah tepat tanpa mengganggu kegiatan belajar.
Ananda menjelaskan, isu ini seharusnya menjadi pembahasan Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan.
“Kami akan koordinasikan dengan Komisi IV karena belum ada laporan resmi terkait masalah ini,” ujarnya, sembari menegaskan perlunya penyelesaian berorientasi pada kepentingan anak bangsa.
(ADV/ DPRD Kaltim)
