Samarinda, Sketsa.id – Jelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2024 mendatang, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi konfil sosial, salah satunya dari perpindahan penduduk.
Menurut Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah perlu membentuk forum yang dapat memfasilitasi masyarakat lokal dan pendatang.
Selain meminimalisir gesekan konflik yang terjadi dan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi kedua bagian masyarakat tersebtu.
“Salah satu persoalan serius dari IKN adalah interaksi sosial, karena IKN itu ada masyarakat lokal dan pendatang,” ujar pria yang akrab disapa Sarkowi kepawa awak media.
Lebih lanjut dijelaskan, proses terjadinya interaksi ada dua kemungkinan yakni secara asosiatif terjadi persaing atau konflik, lalu juga asimiliasi akulturasi.
“Jadi perlu forum mediasi silaturahmi pendatang dan lokal membahas persoalan di IKN. Sehingga badan otorita akan berkonsultasi dengan forum ini,” terang Anggota Komisi III DPRD Kaltim.
Politisi Golkar itu juga menuturkan, salah satu persoalan yang muncul ketika terjadi perpindahan penduduk ke daerah IKN yakni berkaitan dengan lapangan kerja. Menurut Sarkowi hal tersebut merupakan keresahan masyarakat lokal.
“Ini harus dipahami oleh pemerintah. Contoh tenaga kerja dari luar, sementara masyarakat Kaltim tidak dilibatkan, ini kan menimbulkan kecemburuan,” ungkap Sarkowi.
“Sehingga harus ada perhatian kepada masyarakat lokal, supaya memberikan manfaat dengan kehadiran IKN,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kaltim/Jgl)
