Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin meminta Pemprov Kaltim untuk segera mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH). Mengingat, pendanaan RLH juga berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Kaltim.
Udin mengatakan, dorongan untuk Pemprov Kaltim bisa segera mengevaluasi program RLH mengacu pada pengamatan yang dia lakukan. Menurutnya, masih banyak rumah warga yang butuh perbaikan.
Namun karena lokasi rumah yang ada di luar jangkauan perusahaan, maka perbaikan belum bisa dilakukan. Sebab biasanya perusahaan akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana CSR-nya di sekitar kawasan perusahaan saja.
“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” jelas Udin.
Sejauh ini, sudah ada 10 perusahaan yang berkomitmen untuk mempercepat pembangunan RLH di Kaltim. Pemprov Kaltim memang menargetkan ribuan RLH untuk menekan angka kemiskinan di Kaltim.
Kendati demikian, Udin mengapresiasi program yang muncul pada masa kepemimpinan Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor-Hadi Mulyadi. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di Kaltim memang punya tanggung jawab untuk ikut merealisasikan RLH.
Politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, perjuangan itu akan berlanjut ke Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Dia berharap, Akmal Malik bisa turut melanjutkan program pembangunan yang sudah ada.
Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bareng-bareng,” pungkasnya. (Adv/Pa/DPRD Kaltim)
