Tenggarong, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa penetapan batas wilayah dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mencapai kata final. Tidak akan lagi ada istilah “versi Kukar” atau “versi OIKN” mengenai delineasi ini.

Kepastian ini muncul usai penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Delineasi IKN di Kantor Kemenko 3 Kawasan IKN, Selasa (21/10). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut menyatakan semua titik batas telah disepakati bersama.

“Kita sudah menyepakati titik-titik mana yang masuk IKN dan mana yang tetap menjadi wilayah Kukar. Hasil ini dicapai setelah melalui serangkaian rapat teknis yang berulang,” ujar Bupati Aulia saat dikonfirmasi.

Ia menekankan, kesepakatan ini penting untuk mencegah tumpang tindih administrasi di masa depan. “Dirjen Atwil juga menegaskan, jangan sampai muncul dua versi batas,” tambahnya.

Dalam kesepakatan tersebut, tiga kecamatan di Kukar secara resmi beralih ke wilayah OIKN, yaitu Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa. Sebagian wilayah Loa Kulu dan Loa Janan juga akan masuk dalam administrasi IKN.

Meski batas sudah ditetapkan, Bupati Aulia menjelaskan bahwa pemindahan kewenangan pemerintahan masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden. “Selama Keppres belum terbit, wilayah tersebut tetap menjadi tanggung jawab kami,” tegasnya.

Pemerintah Kukar memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di daerah terdelineasi tetap berjalan normal selama masa transisi. Namun, untuk pembangunan fisik baru telah disepakati tidak akan ada lagi.

“Kita sepakat dengan OIKN untuk tidak membangun fasilitas baru di sana. Yang sudah ada kita pelihara agar layanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkas Bupati Aulia. (Cc/Adv/Diskominfo Kaltim)