Samarinda, Sketsa.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026) sore. Mereka mendesak pemerintah provinsi merespons tujuh tuntutan terkait kebijakan pembangunan, pendidikan, hingga dugaan politik dinasti.
Aksi yang berlangsung di bulan Ramadan ini sempat memanas saat massa berusaha menerobos masuk ke area perkantoran. Sempat terjadi bentrok dengan aparat keamanan, namun situasi akhirnya dapat dikendalikan. Puncaknya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menemui perwakilan mahasiswa dan menandatangani pakta integritas di hadapan koordinator lapangan.
Tujuh Tuntutan yang Ditandatangani
Dalam pakta integritas yang ditandatangani, Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan menerima, menyetujui, dan menyepakati seluruh tuntutan GERAM , yang meliputi:
- Evaluasi dan pemerataan program Gratispol
- Tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kalimantan Timur
- Pemerataan pembangunan infrastruktur
- Menghentikan praktik politik dinasti
- Jaminan perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat
- Jaminan perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi
- Transparansi APBD Provinsi Kalimantan Timur
Penjelasan Gubernur soal Gratispol
Dalam dialog terbuka dengan massa, Rudy Mas’ud memberikan penjelasan rinci terkait program unggulannya, Gratispol. Ia membandingkan capaian di era kepemimpinannya dengan periode sebelumnya.
“Tahun 2025, saat kami masuk di pertengahan kegiatan, yang bisa disekolahkan melalui program Gratispol sebanyak 24.000 siswa. Tahun 2026, program ini menjangkau 158.981 mahasiswa,” ujar Rudy di hadapan mahasiswa.
Ia menegaskan program ini diperuntukkan bagi warga yang berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim, tanpa diskriminasi, dari jenjang S1 hingga S3. Terkait adanya mahasiswa yang mengaku putus beasiswa, Rudy menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan pihak kampus berdasarkan kriteria seperti batas usia dan status domisili.
“Untuk S1 batasnya 25 tahun, S2 35 tahun, S3 40 tahun. Itu aturannya. Yang extension atau afirmasi tidak mendapatkan. Kalau ada yang diputus, itu karena evaluasi dari kampus,” jelasnya.
antahan Politik Dinasti dan Penjelasan Infrastruktur
Menyikapi tuntutan menghentikan politik dinasti, Rudy Mas’ud merespons dengan tegas. “Kami tidak ada politik dinasti. Semua warga negara yang memenuhi syarat punya hak politik dipilih. Itu diatur undang-undang,” katanya.
Terkait infrastruktur, ia mengakui masih banyak wilayah yang belum terjangkau, terutama di Kutai Barat. Ia menjelaskan kendala regulasi karena sebagian besar jalan di wilayah tersebut berstatus jalan nasional.
“Kami tidak bisa memperbaiki jalan nasional. Kalau kami masukkan anggaran ke sana, itu bisa terkena tindak pidana korupsi karena kerugian negara,” ungkapnya.
Rudy juga memamerkan pencapaian pembangunan jalan di era kepemimpinannya. “Tahun 2024, APBD Rp22 triliun, yang dibangun hanya 4 km. Hari ini, dengan anggaran ala kadarnya, kami membangun hampir 20-an kilometer,” klaimnya.
Ia juga menyebut keberhasilan menyelesaikan Jembatan Sei Nibung di Kutai Timur yang gagal diselesaikan empat periode gubernur sebelumnya.
Menutup dialog, Rudy mengingatkan bahwa pertemuan berlangsung di bulan suci. “Kita lagi puasa. Saya nggak tahu siapa yang puasa atau tidak, itu urusan masing-masing sama Tuhan. Tapi yang penting, kritik yang membangun kami terima. Jangan sampai dibilang gubernurnya anti kritik,” pungkasnya.
Koordinator Lapangan GERAM menyatakan puas dengan respons gubernur, namun akan terus mengawal implementasi tujuh poin kesepakatan ke depan. (cc)
