Samarinda, Sketsa.id – Tekad bulat menolak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) semakin menggema di Kalimantan Timur (Kaltim). Gabungan elemen masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Aksi Rakyat Kaltim, bersama DPRD Provinsi dan Kota, menyepakati pembentukan koalisi untuk memperjuangkan hak daerah. Ancaman aksi protes berupa penutupan Sungai Mahakam menjadi sorotan utama jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu dekat.
Pertemuan yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi masyarakat (ormas), tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan anggota DPRD ini menyoroti dampak negatif pemotongan DBH terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh fraksi setuju dan akan membentuk koalisi untuk menolak pemotongan DBH,”
Anggaran dan Dampaknya
Pemotongan DBH dianggap tidak adil mengingat kontribusi besar Kaltim sebagai penyumbang devisa negara melalui sektor pertambangan seperti batu bara dan migas. Vendy Meru, Ketua Presidium Fraksi Aksi Rakyat Kaltim, menegaskan bahwa Kaltim adalah provinsi penyumbang devisa urutan kedua untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2024 saja mencapai lebih dari Rp858 triliun yang mengalir ke pusat, namun daerah justru menerima tidak lebih dari separuh. Kami memiliki dasar kuat untuk menuntut hak kami,” tegas Vendy, Senin (11/11/2025).
Para audiensi yang hadirmenyoroti bagaimana pemotongan ini akan menghambat program-program masyarakat, termasuk infrastruktur jalan tol, bandara internasional, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. “Bagaimana dengan program-program yang sudah direncanakan? Semua itu untuk masyarakat Kaltim,” Tambah Vendy
Dukungan Penuh dari Legislatif dan Ancaman Aksi
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyambut baik aspirasi masyarakat dan menyatakan kesiapan DPRD untuk bersinergi. “Fraksi Kaltim adalah gabungan berbagai ormas dan tokoh masyarakat yang bersatu menolak pemotongan transfer ke daerah. Kami sepakat untuk berjalan bersama-sama,” ujar Ananda.
DPRD Kaltim akan berkoordinasi dengan Gubernur untuk menyusun langkah strategis ke pemerintah pusat. Ananda menekankan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, karena dampak pemotongan dirasakan seluruh daerah, termasuk kabupaten dan kota. “Kita harus berjalan bersama karena tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Fraksi Aksi Rakyat Kaltim memberikan waktu satu minggu bagi DPRD untuk merespons konkret. Jika tidak ada kemajuan, mereka siap tutup Sungai Mahakam sebagai protes simbolis. “Ketika kita tutup sungai dan pusat berteriak minta dibuka, itulah bukti bahwa Kaltim memang dibutuhkan. Jika tidak ada respons, berarti kita memang tidak dianggap penting,” tambah Vendy.
Seruan Persatuan dan Latar Belakang Isu
Perwakilan fraksi menyatakan kesiapan seluruh elemen masyarakat untuk turun langsung, tanpa memandang latar belakang politik, suku, atau agama.
“Kami bertanya, apakah Kaltim benar-benar bagian dari Indonesia? Mengapa kekayaan alam kita hanya dieksploitasi tanpa membawa kesejahteraan bagi masyarakat?”.
Kaltim, sebagai pusat sumber daya alam dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun, sering menghadapi ketidakadilan distribusi anggaran. Provinsi ini diharapkan menjadi “center” Indonesia, tapi realitasnya masih bergulat dengan kemiskinan, infrastruktur mangkrak, dan akses terbatas.
Fraksi berharap pemerintah pusat merespons cepat, termasuk melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika diperlukan. “Ini bukan negosiasi, tapi momentum untuk berjuang demi keadilan,” pungkas mereka.
