Jakarta, Sketsa.id – Friderica Widyasari Dewi resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2026-2031. Penetapan ini dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3/2026).
Kiki, sapaan akrabnya, bersama lima anggota lainnya ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK untuk lima tahun ke depan. Keputusan ini diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat setelah DPR menilai kemampuan, kapasitas, dan kompetensi para calon.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan bahwa penetapan kembali Kiki didasarkan pada kinerjanya yang dinilai mampu memberikan respons positif terhadap berbagai persoalan fundamental di OJK selama periode sebelumnya.
“Kita menetapkan kembali Ibu Kiki karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ungkap Misbakhun.
Perjalanan Karier dan Pendidikan
Berdasarkan data OJK, Friderica Widyasari Dewi lahir di Cepu pada 28 November 1975. Kariernya di pasar modal dimulai sejak 2005 ketika bergabung dengan Bursa Efek Indonesia. Ia kemudian menjabat sebagai Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2015.
Kariernya berlanjut di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016, kemudian naik menjadi Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019. Sebelum bergabung dengan OJK, ia menjabat sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.
Kiki memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dan Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan OJK pada 2019.
Di bidang pendidikan, ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 2001. Kemudian melanjutkan studi di California State University, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 2004. Ia juga meraih gelar doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada pada 2019.
Dengan pengalaman panjang di industri pasar modal dan jasa keuangan, Kiki diharapkan mampu membawa OJK semakin kuat dalam mengawasi sektor jasa keuangan nasional periode mendatang. (Cc)
