Samarinda, Sketsa.id – Insiden kapal menabrak fender yang tengah dibangun di Jembatan Mahakam pada Minggu (8/3/2026) malam lalu memicu reaksi keras dari jajaran legislatif Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti bahwa kejadian serupa yang terus berulang tidak bisa lagi dianggap sekadar persoalan ganti rugi lalu selesai begitu saja.
Ananda menegaskan bahwa jembatan-jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam, seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, dan terutama Jembatan Mahulu, merupakan urat nadi distribusi logistik bagi masyarakat Kaltim. Infrastruktur ini bukan sekadar penghubung antar wilayah di Kota Samarinda, tetapi sangat vital bagi perputaran ekonomi daerah.
Ia mengingatkan bahwa gangguan pada jalur transportasi darat akan berdampak langsung pada biaya hidup warga. Kenaikan biaya logistik akibat hambatan di jembatan pada akhirnya akan membebani masyarakat melalui lonjakan harga barang.
“Ini modal vitalnya Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Memang begitu seriusnya Samarinda ini menjadi penghubung akses antar kabupaten/kota, ini yang mesti disadari bersama,” ungkap Ananda.
Ananda mencontohkan Jembatan Mahulu yang telah mengalami tiga kali insiden tabrakan tongkang, hingga akhirnya mewajibkan uji dinamis dengan menutup akses melintas. Akibatnya, kendaraan berat yang biasa melintas terpaksa memutar jauh untuk mengantar logistik ke area pergudangan, pasar-pasar, hingga tempat usaha warga seperti gudang grosir dan distributor bahan pokok penting.
Dampaknya langsung terasa. Ekonomi di beberapa wilayah sempat macet, terjadi keterlambatan distribusi, dan biaya pengiriman barang melonjak signifikan.
“Jalur distribusi, jalur logistik, transportasi kita utamanya di situ. Kalau jembatan bermasalah, dampaknya banyak. Ekonomi kita tumbuh tapi melambat, distribusi logistik terhambat, ujung-ujungnya inflasi karena harga barang jadi naik,” tegasnya.
Soroti Kinerja Otoritas Maritim
Ananda juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Pelindo dan instansi terkait lainnya. Ia meminta agar Standar Operasional Prosedur pengolongan kapal, terutama terkait penggunaan kapal pandu, dilaksanakan tanpa celah.
Aktivitas pengolongan harus berjalan dengan kontrol waktu yang ketat agar potensi kesalahan bisa diminimalisir. Faktor keamanan harus menjadi prioritas utama demi menjaga umur jembatan.
“Infrastruktur ini mesti kita jaga bersama. Para pengusaha dibantu otoritas maritim yang ada, saya yakin dapat memperbaiki sistem keamanan yang ada serta meminimalisir insiden serupa terjadi,” tukasnya.
Dorong Sanksi Tegas dan Efek Jera
Ananda Moeis juga mendorong adanya tindakan yang lebih memberikan efek jera. Ia tidak ingin insiden ini hanya dianggap sebagai human error semata tanpa ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan di alur sungai.
DPRD Kaltim berkomitmen akan terus memonitor evaluasi dari Pelindo dan KSOP agar urat nadi ekonomi masyarakat Kaltim tidak lagi terancam oleh kelalaian di masa mendatang.
“Harus ada sanksi tegas, supaya kerjanya lebih hati-hati. Bukan cuma penabraknya, tapi sistem pengawasannya juga dievaluasi,” pungkasnya. (*)
