Jakarta, Sketsa.id – Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) menggelar audiensi panas dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (4/12/2025). Mereka menolak keras rencana Kementerian Keuangan memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim hingga 77,3 persen.

“Kaltim dipotong 77,3%, daerah lain cuma 25-30%. Mana letak keadilannya?” tegas Syafruddin, salah satu perwakilan masyarakat Kaltim dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I DPR RI.
Ketua FRAKSI Kaltim, A. Vendy Meru, menegaskan DBH adalah hak konstitusional daerah penghasil, bukan belas kasihan pusat. “Jangankan dipotong, tidak dipotong saja kami sudah susah menutup program pembangunan,” ujarnya.

Ia juga meminta Menteri Keuangan memberi kesempatan kepada gubernur terpilih Kaltim yang baru untuk mengelola keuangan daerah tanpa langsung dibabat habis anggarannya.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menjawab tegas: “Kami paham ini hak daerah. Aspirasi ini akan kami pertajam dan bawa ke Komisi XI yang memang mitra kerja Kemenkeu. Kami sudah komunikasi dengan Pak Misbakhun.”

Hadir pula akademisi Unmul Purwadi dan aktivis mahasiswa Unmul serta perwakilan masyarakat adat. Rapat dibuka dengan penampilan tarian adat Dayak oleh dua penari pria-wanita berpakaian tradisional – simbol perjuangan rakyat Kalimantan.

Anggota Komisi XII dari Fraksi Gerindra Dapil Riau, Ramson, ikut menyuarakan bahwa pemotongan sebesar ini akan memacetkan pembangunan nasional pada 2025-2026. (*)