Samarinda, Sketsa.id – Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kalimantan Timur berada dalam sorotan nasional. Namun, Anggota DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi, mengingatkan agar euforia pembangunan besar-besaran itu tidak melupakan tanggung jawab mendasar, yakni memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga.
Menurut Reza, geliat pembangunan fisik seperti jalan, gedung, dan kawasan ekonomi harus seiring dengan upaya mengangkat kelompok masyarakat rentan, mulai dari penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, hingga warga di daerah tertinggal.
“Pembangunan bukan soal beton dan angka belaka. Pertanyaannya, sudahkah manfaatnya menyentuh mereka yang paling membutuhkan?” ujar Reza, Jumat (06/06/2025).
Ia menilai, kelompok rentan masih terlalu sering hanya menjadi pelengkap dalam dokumen perencanaan. Padahal, suara mereka seharusnya menjadi bagian utama dalam arah kebijakan daerah.
“Kalau ingin benar-benar adil, maka suara kelompok rentan harus ada di meja perencanaan. Jangan hanya jadi catatan kaki dalam dokumen program,” ucapnya.
Reza mendorong kolaborasi antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak. Ia menekankan pentingnya menjadikan prinsip kesetaraan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Ini saatnya kita berbenah. Jangan sampai geliat pembangunan justru menciptakan kesenjangan baru. Bangun Kaltim yang tumbuh bersama, bukan meninggalkan sebagian warganya,” tuturnya.
Baginya, status Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN justru merupakan peluang untuk memperbaiki pola pembangunan masa lalu. Investasi dan proyek nasional harus dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, terutama di wilayah yang selama ini tertinggal.
“Kaltim yang kita cita-citakan bukan hanya modern secara infrastruktur, tapi juga adil dan peduli pada semua warganya,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
