Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan bahwa Pemprov Kaltim mesti memerhatikan sektor-sektor yang jadi prioritas pembangunan. Mengingat, APBD Perubahan Kaltim 2023 menginjak angka Rp 25 triliun.
Menurutnya, ada sisi positif dari meningkatnya nilai APBD itu. Sebagai contoh, Kaltim bisa menciptakan peluang untuk meningkatkan pembangunan lebih optimal. Namun, penyerapan anggaran juga jadi hal krusial.
“Dengan kenaikan APBD Kaltim pada 2023 ini, ada peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan pelayanan publik,” ujar Salehuddin.
Namun dari sekian sektor, Salehuddin meminta Pemprov Kaltim untuk menentukan prioritasnya di bidang pendidikan. Kendati dia mengetahui, pemprov mesti punya pertinbangan untuk menentukan skala prioritasnya.
Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan, sektor pendidikan sangatlah penting untuk di Kaltim karena berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Pun SDM Kaltim juga harus punya daya saing dan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal hadir di Kaltim.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” sambungnya.
Ditegaskan olehnya, perihal pendidikan jadi tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Pemangku kepentingan lain pun perlu terlibat.
“Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” bebernya.
Ketika Pemprov Kaltim telah menentukan prioritas, Salehuddin berharap serapan anggaran juga cepat terealisasi. Hal tersebut sangatlah penting.
Percepatan serapan anggaran memang harus dilakukan agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Jika Silpa terjadi, kualitas realisasi anggaran mesti dipertanyakan.
“Untuk mempercepat realisasi anggaran, sehingga kita dapat menghindari terjadinya Silpa yang signifikan,” tandasnya. (Adv/Pa/DPRD Kaltim)
