Samarinda, Sketsa.id – Salehuddin, Sekretaris Komite I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan bahwa pendekatan mitigasi bencana yang terencana, terkoordinasi, dan dilaksanakan secara nyata merupakan solusi fundamental mengatasi persoalan banjir tahunan, khususnya di wilayah perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang kerap diselimuti saling tuding.
Menanggapi spekulasi penyebab dan saling menyalahkan antara kedua wilayah terkait banjir, Salehuddin dalam keterangannya, Kamis (15/5), menyoroti karakteristik geografis sebagai faktor kunci.
“Samarinda dengan perbukitan dan aktivitas pertambangan, serta Kukar, khususnya zona hulu yang notabene merupakan wilayah topografi rawa dan banyak permukiman di pinggir sungai, secara alami rentan bencana seperti banjir dan longsor,” jelas Salehuddin.
Ia menekankan, kondisi alamiah ini membuat upaya mencapai ‘zero banjir’ atau ‘zero longsor’ sangat sulit.
“Samarinda mustahil bebas longsor 100%, Kukar juga tidak bisa sepenuhnya terhindar dari banjir tahunan, apalagi banjir periodik 5 atau 10 tahunan yang bisa menggenangi hingga tiga bulan,” ujarnya.
Oleh karena itu, mitigasi menjadi kunci mutlak.
“Kuncinya saya pikir mitigasi itu yang dari awal. Mitigasinya ini penting dan harus disinkronkan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Salehuddin.
Ia mendesak sinergi konkret lintas dinas dan lembaga:
– Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan: Untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang sering putus akibat banjir. Salehuddin menyoroti perlunya peningkatan kualitas jalan, seperti semenisasi, atau pembangunan jembatan yang memadai. “Percuma elevasi tanah kalau jalannya putus saat banjir,” katanya.
– Dinas Perdagangan/Perindustrian dan Perumahan (PERA): Untuk mengantisipasi kelangkaan sembako akibat terputusnya jalur distribusi saat banjir berkepanjangan.
– Bappeda: Untuk merencanakan mitigasi jangka panjang.
– Penertiban Tambang Ilegal: Salehuddin juga menyoroti aktivitas tambang ilegal di sekitar perbukitan Samarinda sebagai faktor yang perlu dimitigasi untuk mengurangi risiko longsor dan banjir bandang.
Salehuddin menegaskan bahwa mitigasi tidak boleh sekadar wacana.
“Bukan hanya mitigasi hasilnya ada tapi harus dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan, kebijakan. Harus berani jalan!” pungkasnya, menggarisbawahi perlunya tindakan nyata dan keberanian dalam implementasi solusi teknis yang diperlukan, termasuk peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
Pernyataan tegas Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim ini menambah desakan agar koordinasi dan aksi nyata mitigasi bencana antara pemerintah provinsi, Samarinda, dan Kukar segera diintensifkan guna meminimalisir dampak banjir di masa mendatang. (ADV/ DPRD Kaltim)
