Sarkowi Dorong Pemerintah Segera Atasi Ketimpangan Pendidikan di Kukar

FOTO: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry

Samarinda, Sketsa.id – Pemerataan akses pendidikan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry. Ia menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dan daya tampung sekolah negeri perlu segera diatasi.

Fenomena pendaftar yang membludak di sekolah negeri setiap tahun dianggap sebagai indikator tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang dikelola pemerintah.

“Ketika daya tampung tidak seimbang, akan muncul masalah baru, yaitu siswa yang gagal melanjutkan pendidikan,” ujar Sarkowi, Sabtu (14/06/2025).

Ia menyebutkan bahwa tantangan tidak hanya berasal dari keterbatasan kapasitas sekolah, tetapi juga dari luas wilayah Kukar yang menyulitkan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Kondisi wilayah Kukar itu luas sekali. Jarak antardesa ke kota sangat jauh. Jadi sekolah harus dibangun dengan strategi yang bisa menjawab kebutuhan akses pendidikan yang merata,” ujarnya.

Rencana pembangunan sekolah baru di kawasan Loa Tebu menurutnya bisa menjadi solusi efektif, karena letaknya yang strategis dan bisa mengakomodasi kebutuhan dari beberapa desa sekitar.

“Permasalahan terbesar kita saat mau bangun sekolah baru itu justru pembebasan lahannya. Ini butuh kerja sama antara provinsi dan kabupaten, atau bahkan peran masyarakat melalui hibah,” jelasnya.

Ia turut menyinggung dampak sosial yang timbul akibat keterbatasan akses sekolah negeri. Banyak siswa yang akhirnya menunda pendidikan, sementara pilihan sekolah swasta sulit dijangkau oleh keluarga kurang mampu.

“Ini soal keadilan akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak dari daerah terpencil tertinggal hanya karena mereka jauh dari pusat kota,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, Sarkowi mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah. Dengan begitu, pembangunan sekolah bisa lebih terarah dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Akses pendidikan harus dijamin untuk semua, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)