Moskow, Sketsa.id – Pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur utama pasokan minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia ke pasar global, terhenti efektif. Dampaknya, harga bahan bakar melonjak di berbagai negara di dunia. Rusia kini memperingatkan krisis energi yang lebih parah akan segera melanda Eropa dan Inggris dalam hitungan pekan.
CEO Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) Kirill Dmitriev, yang juga menjabat sebagai perwakilan khusus presiden Rusia untuk investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara asing, menyampaikan prediksi tersebut melalui unggahan di media sosial X.
“Seperti yang diprediksi, penjatahan bahan bakar akan segera terjadi di Inggris dan Uni Eropa,” tulis Dmitriev. “Krisis akan terlihat jelas di Inggris dan Uni Eropa dalam dua hingga tiga minggu. Kenyataan pahit.”
Dalam unggahannya, Dmitriev menyertakan foto yang menampilkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Ia menyindir warga Eropa untuk mengingat para pemimpin tersebut saat mengantre di pompa bensin.
“Kenang mereka di pompa bensin,” ujarnya sembari mengunggah ulang foto para pemimpin Uni Eropa.
Pernyataan Dmitriev ini muncul di tengah memburuknya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Selat Hormuz, yang menjadi jalur transit sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dan porsi signifikan gas alam cair global, kini diblokade Iran dan hanya membuka akses bagi kapal China dan Rusia.
Blokade selektif ini memicu gejolak harga energi dan gangguan rantai pasok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harga minyak mentah dunia telah melonjak lebih dari 15 persen sejak konflik memanas, dan analis memperkirakan kenaikan lebih lanjut jika situasi tidak segera mereda.
Uni Eropa dan Inggris, yang sangat bergantung pada impor energi, diprediksi menjadi pihak yang paling terdampak. Krisis bahan bakar yang diprediksi Dmitriev dapat memaksa negara-negara Eropa memberlakukan penjatahan BBM, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sejak krisis energi tahun 1970-an.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Komisi Eropa maupun pemerintah Inggris terkait prediksi yang disampaikan Dmitriev. (*)
