Samarinda, Sketsa.id – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Kaltim untuk tidak menerima hampers atau parsel Lebaran. Imbauan ini sejalan dengan upaya pencegahan gratifikasi yang terus digalakkan pemerintah.
Dalam wawancara dengan media, Rabu (18/3/2026) malam, Seno Aji menegaskan bahwa tradisi pemberian bingkisan saat hari raya sebaiknya dihentikan. Meskipun secara aturan Komisi Pemberantasan Korupsi memperbolehkan penerimaan dalam batas tertentu, ASN diminta lebih berhati-hati.
“Memang dari KPK menyatakan kalau di bawah Rp1.500.000 itu ada aturan yang memperbolehkan, tapi kita berharap tidak ada lagi hampers-hampersan. Cukup kita ucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin,” ujarnya.
Wagub menilai pemberian hampers kerap kali tidak sekadar bentuk silaturahmi, tetapi juga berpotensi menjadi sarana membangun relasi yang tidak sehat dalam birokrasi. Oleh karena itu, penghentian kebiasaan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah praktik gratifikasi yang dapat merusak integritas aparatur.
“Tidak perlu lagi ada parsel Lebaran. Cukup dengan ucapan saja, itu sudah lebih dari cukup,” tegasnya.
Seno juga mengingatkan pentingnya kesadaran individu dalam menjaga etika sebagai aparatur negara. Integritas, menurutnya, tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui komitmen pribadi setiap ASN. Ia berharap dengan semakin kuatnya kesadaran tersebut, praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dapat diminimalkan.
“Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat. ASN harus bisa menjadi contoh dalam hal integritas,” imbuhnya.
Pemprov Kaltim sebelumnya juga telah mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan gratifikasi menjelang hari raya. Seluruh perangkat daerah diingatkan untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut, terutama menjelang momen hari besar keagamaan yang kerap diiringi tradisi pemberian hadiah.
Seno menambahkan, perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan harus dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk menghentikan kebiasaan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Dengan demikian, birokrasi di Kalimantan Timur diharapkan semakin bersih, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat luas. (Cc)
