Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin memastikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera memiliki layanan pengaduan bagi seluruh pekerja di wilayahnya. Dalam inspeksi mendadak ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Senin (30/3/2026), Rendi menemukan fakta bahwa Disnakertrans belum memiliki hotline center untuk menampung aduan masyarakat, padahal selama ini banyak pekerja di daerah pelosok seperti Barangkayu, Samboja, Kota Bangun, hingga Tabang yang kesulitan menyampaikan keluhan.
“Kami anggap satu hotline center itu perlu sekali untuk Disnakertrans, agar bisa memastikan bahwa seluruh aduan masyarakatnya bisa sampai ke sini. Nanti kita kasih nomor WhatsApp yang bisa dihubungi langsung oleh seluruh pekerja di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Rendi juga mengungkap hasil sidak ke Pasar Tanggarung. Berdasarkan laporan dan keresahan pedagang serta masyarakat, ada isu main harga yang beredar menjelang Lebaran. Ia mendengar kabar adanya oknum yang bermain harga hingga Rp10 juta dan terendus sekitar 7 oknum.
“Ketika ada asap, pasti ada apinya. Artinya, ketika isu itu terhembus, mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Itu yang kita mau cari tahu. Makanya kami butuh pendampingan khusus dari Kejaksaan Negeri Tenggarong,” tegasnya.
Ia juga menyoroti temuan bahwa pengelola Pasar Tanggarung ternyata merupakan Aparatur Sipil Negara yang bukan berasal dari Dinas Pasar. “Kenapa segitu banyaknya orang yang bisa diberdayakan di Dinas Pasar, kenapa harus Dinas lain yang masuk ke dalam Tanggarung Square? Ini no way. Tidak ada celah untuk mereka memanfaatkan situasi Tanggarung Square yang lagi mau bangkit ini,” tegasnya.
Rendi juga membantah anggapan bahwa Tanggarung Square adalah Badan Usaha Milik Daerah. Ia menegaskan bahwa Tanggarung Square dibangun untuk membantu pedagang menengah ke bawah, berbeda dengan BUMD yang memiliki skala usaha lebih besar. Terkait informasi kenaikan biaya sewa mainan di teras pasar dari Rp2 ribu menjadi Rp5 ribu per meter per hari, Rendi dengan tegas menolak.
“Syukur-syukur ada orang mau pameran, syukur-syukur ada mainan mau masuk dengan 2 ribu per meter per hari. Mau dinaikkan 5 ribu? No way! Itu oknum-oknum saja yang mainkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Rendi mengungkapkan bahwa sejumlah investor dari luar daerah mulai melirik Kutai Kartanegara, khususnya wilayah Tenggarong. Beberapa investor seperti Lippo dan sejumlah platinum bioskop dikabarkan tertarik untuk membangun. “Kalaupun XXI ternyata mampet, kita punya beberapa opsi bioskop lainnya yang siap membangun di Kutai Kartanegara. Judulnya saja bukan XXI, tapi kualitasnya kami jamin mirip,” pungkasnya. (*)
