Samarinda, Sketsa.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat daerah melalui Zoom Meeting, Selasa (31/10/2023) lalu.
Rapat bermaksud untuk mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Presiden Jokowi, ungkap Andi Harun, menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah fluktuasi harga-harga penting. Presiden juga mendorong para kepala daerah untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam mengendalikan inflasi.
“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saya percaya dengan kerja keras dan kerjasama kita, kita bisa meraih keberhasilan bersama,” tutur Andi Harun, Kamis (2/11/2023).
Usai mendengarkan arahan Presiden, Wali Kota Samarinda menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah kota.
Salah satunya adalah dukungan melalui Anggaran di Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diajukan didukung oleh data yang valid. Seluruh OPD diharapkan untuk menguasai data yang diperlukan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.
Selain itu, dalam APBD Tahun 2024, masalah kebersihan akan mendapatkan dukungan melalui pengadaan Kendaraan roda 3 untuk menangani sampah di tempat-tempat yang tidak dapat diakses oleh kendaraan besar. Regulasi terkait dengan hal ini akan segera ditindaklanjuti.
Wali Kota juga mengingatkan terkait pemindahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Pinang ke Sambutan, agar percepatan dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta untuk melakukan akselerasi dalam hal ini. Selain itu, program mitigasi untuk deteksi dini permasalahan sampah dan program digitalisasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fokus penting.
Wali Kota Samarinda juga menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog dan lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Camat dan Lurah memperkuat kewilayahan, sementara Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) mempercepat pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan bantuan Bagian Hukum,” pungkasnya.
(adv)
