Jakarta, Sketsa.id – Presiden Prabowo Subianto menginginkan Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi bagi masyarakat desa untuk terbebas dari jerat rentenir, tengkulak, dan pinjaman online (pinjol) yang kerap menjadi penyebab kemiskinan.

“Pak Presiden menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk memutuskan rantai rentenir, tengkulak, dan pinjol yang menjerat warga desa serta menjadi sumber kemiskinan,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, usai rapat dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Budi menjelaskan bahwa salah satu unit dalam koperasi ini adalah unit simpan pinjam, yang akan membantu masyarakat mendapatkan pendanaan dengan lebih mudah.

“Dengan koperasi ini, masyarakat desa tidak lagi terjebak dalam lingkaran utang yang menumpuk, menggali lubang, dan menutup lubang. Tradisi ini harus kita pangkas,” tegasnya.

Menurut Budi, kehadiran koperasi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti sulitnya meminta pertanggungjawaban hukum dari para pelaku pinjol ilegal, tengkulak, dan rentenir karena mereka beroperasi secara perorangan.

“Masalahnya, para petani dan warga desa tidak punya posisi tawar dalam sistem ini. Mereka terjebak dalam pinjaman dengan bunga tinggi yang sulit dilunasi,” ujar Tito.

Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari jebakan utang yang merugikan.

“Kalau lewat koperasi, transaksinya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran negara melalui koperasi ini akan menyelamatkan mereka,” pungkas Tito.

Dengan adanya koperasi ini, diharapkan masyarakat desa memiliki akses pendanaan yang lebih aman, transparan, dan menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. (*)