Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti ketidakjelasan realisasi janji PT Pertamina untuk membuka layanan perbaikan kendaraan terdampak bahan bakar minyak (BBM) bermasalah.

Padahal, janji tersebut telah disampaikan dalam audiensi pada bulan lalu, dengan rencana layanan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.

Sapto menegaskan, meski klaim layanan disebut telah dibuka di Bontang, Balikpapan, dan Samarinda, hingga kini belum ada kejelasan teknis pelaksanaan.

“Sudah hampir satu bulan, tetapi syarat, prosedur, dan mekanisme layanan tidak diinformasikan transparan ke publik. Pertamina harus segera memberikan kepastian,” tegas politisi Fraksi Golkar ini.

Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan program oleh oknum yang tidak terdampak. Contohnya, saat Pemkot Samarinda menangani pengaduan masyarakat, muncul laporan dugaan klaim fiktif.

“Harus ada verifikasi ketat, seperti bukti pembelian BBM di SPBU tertentu, tanggal, jam, serta gejala kerusakan kendaraan setelah pemakaian,” ujarnya.

Sapto menilai kasus BBM bermasalah harus menjadi momentum perbaikan sistem Pertamina.

“Pertamina sebagai BUMN wajib profesional dan bebas dari korupsi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena kelalaian oknum,” tegasnya.

Meski laporan kerusakan kendaraan kini mulai berkurang, DPRD Kaltim mendorong masyarakat tetap kritis.

“Dampaknya bisa luas jika tidak ditangani serius,” imbuhnya.

Meski demikian, Komisi II DPRD Kaltim belum berencana memanggil ulang Pertamina dalam waktu dekat.

“Masih fokus pada agenda lain, seperti persoalan kebun sawit dan ekonomi. Namun, evaluasi terhadap Pertamina tetap akan dilakukan,” tutup Sapto Setyo Pramono. (Adv/ DPRD Kalrim)