Samarinda, Sketsa.id – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika oleh dua anggota dewan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persoalan ketenagakerjaan di RS Haji Darjad. Rapat direncanakan digelar Jumat, 9 Mei 2025.

Subandi mengonfirmasi bahwa BK telah menerima laporan resmi terkait insiden pengusiran tim kuasa hukum RS Haji Darjad oleh dua anggota Komisi IV DPRD Kaltim dalam RDP 29 April 2025.

“Karena laporan ini bersifat formal, kami harus mempelajarinya secara komprehensif di forum internal terlebih dahulu,” tegas politisi PKS ini pada Kamis (8/5/2025).

Langkah pertama, jelas Subandi, BK akan memverifikasi kelengkapan dokumen dan identitas pelapor, Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim yang diketuai Hairul Bidol.

Jika syarat administratif terpenuhi, proses klarifikasi akan dilanjutkan dengan memanggil semua pihak terkait.

“Prinsip keadilan dan transparansi kami utamakan. Semua pihak, baik pelapor maupun terlapor, akan diberi kesempatan berbicara,” imbuhnya.

Insiden ini bermula dari ketidakhadiran manajemen RS Haji Darjad dalam RDP yang membahas keterlambatan pembayaran gaji karyawan selama 2-3 bulan.

Kuasa hukum rumah sakit yang hadir sebagai perwakilan justru dikabarkan diusir oleh dua anggota dewan.

Tindakan ini dinilai melanggar UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang melindungi profesi hukum.

Subandi menegaskan, BK berkomitmen menyelesaikan kasus ini sesuai prosedur dan menjunjung tinggi integritas lembaga.

“Kami pastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Semua fakta akan dikaji objektif,” pungkasnya.

Laporan tersebut menambah sorotan terhadap dinamika kerja DPRD Kaltim, terutama dalam menyikapi konflik ketenagakerjaan di instansi kesehatan milik pemda tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)