Samarinda, Sketsa.id — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengambil alih pengelolaan alur Sungai Mahakam melalui perusahaan daerah (Perusda). Langkah ini diusulkan setelah dua insiden kapal menabrak Jembatan Mahakam sepanjang 2025, yang dinilai Ananda sebagai bukti kelalaian sistemik.
“Pola ‘tabrak, ganti, selesai’ harus dihentikan. Ini bukan solusi. Kita semua turut lalai,” tegas Ananda dalam keterangan pers di Samarinda.
Insiden pertama terjadi pada 16 Februari 2025, saat kapal pengangkut kayu menabrak fender jembatan. Kemudian, pada 26 April, tongkang batu bara kembali menghantam struktur jembatan akibat putusnya tali penarik.
Dua kejadian ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan dan mengganggu arus logistik di Samarinda.
Ananda menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengaturan alur sungai harus segera disahkan untuk mengatasi masalah berulang ini.
“Ini bukan sekadar aturan tambahan, melainkan bentuk kontrol dan perlindungan keselamatan publik. Kita akan bahas lebih serius di rapat pimpinan bersama Badan Pembentukan Perda,” ujarnya.
Ia menyoroti lemahnya sistem navigasi sungai, pengawasan yang longgar, serta koordinasi antarlembaga yang tidak optimal. Menurutnya, penanganan selama ini bersifat reaktif dan transaksional, tanpa upaya pencegahan jangka panjang.
“Sungai Mahakam harus dikelola Pemprov melalui Perusda. Jangan sampai korporasi swasta mendominasi tanpa pertanggungjawaban pada keselamatan publik,” pungkas Ananda. (Adv/DPRD Kaltim)
