Samarinda, Sketsa.id – Dukungan terhadap sektor pendidikan kembali ditegaskan oleh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), seiring bergulirnya Program Pendidikan Gratis (Gratispol) yang diusung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan pentingnya pengawalan ketat terhadap implementasi Gratispol agar benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Program ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk kualitas generasi muda Kaltim. Dukungan kami di DPRD tentu kuat, tapi pelaksanaannya tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus diawasi agar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya, Sabtu (10/5/2025).
Ia juga menyinggung aspek pemerataan yang menjadi esensi Gratispol, terutama dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kini memasuki fase final.
Menurut Ananda, sinkronisasi antara program prioritas dan rencana pembangunan harus menjadi perhatian utama agar kebijakan tidak berjalan tumpang tindih.
Namun, penerapan batas usia bagi penerima beasiswa—21 tahun untuk jenjang S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3—menjadi salah satu titik kritik publik. Menanggapi hal itu, ia menilai evaluasi kebijakan bisa dilakukan secara bertahap setelah program berjalan.
“Tak perlu tergesa-gesa menilai. Kita beri ruang dulu untuk melihat hasilnya. Kalau nanti terbukti ada kendala atau ketidaksesuaian di lapangan, termasuk soal usia, pasti akan ada ruang untuk penyempurnaan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia juga menggarisbawahi kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi anggaran.
Penyesuaian anggaran tengah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai bagian dari upaya memastikan program unggulan tetap bisa dijalankan meski di tengah keterbatasan.
“Penghematan di sejumlah pos anggaran sedang kita upayakan. Ini bagian dari strategi agar program seperti Gratispol tidak hanya wacana, tapi bisa berjalan tanpa hambatan,” kata Ananda.
Nantinya, DPRD Kaltim akan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan berkala. Ia menegaskan bahwa Gratispol bukan sekadar janji politik, melainkan sebuah tonggak penting untuk memperkuat sumber daya manusia di Kalimantan Timur secara berkelanjutan.
“Jika Gratispol berhasil, dampaknya bukan hanya terasa saat ini, tapi akan menciptakan lompatan besar bagi kualitas SDM kita di masa depan,” tandasnya.(Adv/DPRD Kaltim)
