Samarinda, Sketsa.id — Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang respons cepat terhadap bencana dan kerusakan infrastruktur.
Reza menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi anggaran UPTD yang dianggap jauh dari ideal, meski perannya vital dalam penanganan awal kejadian darurat di lapangan.
“Ketika terjadi longsor atau kerusakan jalan lainnya, tim UPTD adalah yang pertama turun tangan. Tapi bagaimana mereka bisa bekerja maksimal jika dukungan anggaran sangat terbatas?” katanya, Selasa (20/5/2025).
Ia menilai, dalam situasi tak terduga seperti bencana alam, kecepatan dan kesiapan tim teknis sangat bergantung pada kelengkapan logistik dan pembiayaan operasional. Kurangnya dana berpotensi memperlambat penanganan dan memperburuk dampak kerusakan.
Reza menyebut, DPRD melalui Komisi III terus mendorong agar alokasi anggaran untuk Dinas PUPR, terutama pada sektor UPTD diperkuat dalam tahun anggaran mendatang.
“Sudah saatnya anggaran UPTD diperbesar agar pelayanan bisa lebih cepat dan menyentuh kebutuhan di lapangan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung persoalan klasik yang hingga kini belum tertangani secara tuntas, yakni kerusakan jalan provinsi akibat buruknya sistem drainase. Ia mencontohkan dua ruas jalan strategis di Kota Samarinda yang kondisinya memprihatinkan: Jalan HM Ardans di Sempaja dan Jalan Nusyirwan Ismail di kawasan Air Putih.
“Ketiadaan drainase yang layak membuat air hujan menggenang, menggerus aspal, dan memicu kerusakan. Jika ini dibiarkan, maka perbaikan akan terus bersifat tambal sulam,” tegas Reza.
Ia berharap, pembangunan infrastruktur jalan ke depan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, bukan sekadar perbaikan sementara. Menurutnya, kenyamanan dan keamanan pengguna jalan di Kaltim harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
Sementara itu, masyarakat terus menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah dan DPRD untuk menjawab persoalan ini. Pasalnya, kondisi infrastruktur jalan berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, aksesibilitas antarwilayah, hingga keselamatan pengendara, terutama menjelang penguatan posisi Kaltim sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN). (Adv/DPRD Kaltim)
