Samarinda, Sketsa.id – Kota Samarinda menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah dinyatakan siap menjalankan program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini adalah sebuah inisiatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Mula-mula, Sekolah Rakyat di Samarinda direncanakan menempati sementara fasilitas milik Yayasan Melati. Namun, lokasi tersebut akan segera dikembalikan untuk difungsikan kembali sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar oleh SMA Negeri 10 Samarinda, menyusul berakhirnya polemik panjang terkait sengketa lahan.
Meski demikian, Pemerintah Kota Samarinda memastikan hal ini bukan menjadi hambatan berarti. Sejumlah alternatif lokasi telah disiapkan guna memastikan program tetap berjalan tanpa kendala. Bahkan disebutkan bahwa sudah ada dua lokasi pengganti yang siap digunakan. Kesiapan ini pun mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
“Tetapi Pemerintah Samarinda mengatakan banyak alternatif kan. Kalau Samarinda sih sudah siap sekali itu menjalankan Sekolah Rakyat,” ujarnya, jumat (23/05).
Menurutnya, program ini merupakan peluang strategis dalam upaya pemerataan akses pendidikan di daerah. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan alternatif, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini luput dari sistem pendidikan formal.
“Sekolah Rakyat adalah peluang luar biasa, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Ini kesempatan kita untuk mengambil bagian, mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan, dengan dukungan pembiayaan dari Kementerian Sosial. Jadi, ini menjadi pintu tambahan untuk memperluas prospek pendidikan kita di daerah,” papar Darlis.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar pelaksanaan program ini berjalan merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Darlis berharap kabupaten/kota lain di Kaltim yang belum menunjukkan kesiapan dapat segera bergerak, sebab ini kesempatan emas dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. (Adv/DRPD Kaltim)
