Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan publik, terutama dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Hal ini disampaikannya dalam wawancara usai gelaran Penguatan Demokrasi ke-5 bertajuk Prioritas Kebijakan Publik yang digelar di Gedung Kaltimtara Prioritas di jalan awang long.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam tiga hal. Tiga hal ini adalah pelaksanaan, pengawasan, dan keterbukaan informasi. Kehadiran mahasiswa dan pemuda hari ini adalah sinyal positif bahwa kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan mulai tumbuh,” ujar Andi Satya.
Salah satu isu yang disorot dalam agenda Penguatan Demokrasi ini adalah kondisi infrastruktur jalan di Kaltim, khususnya akses jalan menuju Kutai Barat (Kubar) hingga Mahakam Ulu (Mahulu). Andi Satya mengakui bahwa kualitas jalan di wilayah tersebut sangat memprihatinkan.
“Kalau kita bicara soal jalan ke Kubar dan Mahulu, kondisinya memang jelek, bukan lagi sekadar tidak bagus. Ini menjadi perhatian kita semua,” jelasnya.
Namun, ia juga menjelaskan adanya kendala terkait status kepemilikan jalan. Jalan-jalan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Banyak jalan di sana adalah jalan negara. Artinya, penganggaran dan perbaikannya merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah provinsi tidak bisa serta-merta menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memperbaikinya,” terang politisi muda tersebut.
Kendati demikian, Andi Satya menyatakan optimisme melalui koordinasi yang intens antara pemerintah provinsi dan pusat, perbaikan jalan akan segera terealisasi. Ia menambahkan bahwa infrastruktur jalan yang rusak membawa dampak besar terhadap sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan harga kebutuhan pokok.
“Kalau akses jalannya rusak, harga bahan pokok akan naik, akses layanan kesehatan dan pendidikan juga akan terganggu. Jadi memang ini persoalan yang harus segera diselesaikan bersama,” pungkasnya.
Agenda ini menjadi ruang refleksi penting bagi generasi muda Kaltim dalam menempatkan diri sebagai bagian dari pengawalan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah tertinggal dan terluar. (Adv/DPRD Kaltim)
