Samarinda, Sketsa.id -Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terbuai oleh derasnya arus investasi yang masuk ke wilayah Benua Etam.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat serta prinsip keterbukaan sejak tahap awal.
“Jangan sampai masyarakat yang terdampak justru tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Ananda, Rabu (28/05/2025).
Politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menyoroti minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan sejumlah proyek besar di daerah. Ia juga menyayangkan sulitnya akses publik terhadap dokumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan rencana proyek perusahaan, bahkan oleh warga yang langsung terdampak.
“Kita mendukung investasi, tapi bukan berarti mengabaikan hak rakyat. Rakyat tidak seharusnya hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tambahnya.
Ananda mendorong agar setiap kegiatan investasi yang menyangkut pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sejak awal.
Hal tersebut menurutnya penting untuk mencegah risiko kerusakan lingkungan dan potensi ketegangan sosial yang bisa muncul tanpa pengawasan yang memadai.
“Jadi, indikator kesuksesan pembangunan bukan hanya jumlah modal yang masuk, tapi seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Ananda memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas investasi di daerah. Langkah itu dilakukan guna mencegah penyimpangan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
“Investor yang masuk harus tunduk pada aturan dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal kita,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
