Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Ketiadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di sejumlah wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang membuat pemerintah kecamatan mengubah pendekatan penanganan sampah. Solusi berbasis desa kini mulai digagas sebagai langkah konkret mengurangi penumpukan sampah di lingkungan masyarakat.

Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah skala desa dianggap lebih realistis di tengah tantangan perizinan dan keterbatasan anggaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pengadaan alat pembakar sampah untuk beberapa desa secara kolektif.

“Kami sedang mengkaji solusi yang lebih efektif, yakni menyediakan fasilitas pembakaran sampah di tiap desa atau di beberapa desa yang berdekatan. Dengan cara ini, sampah tidak lagi menumpuk dan dapat dikelola lebih baik,” ucap Tego.

Namun, ia mengakui bahwa pemanfaatan alat pembakar tersebut masih menunggu kepastian dari sisi teknis dan pendanaan.

“Kami telah melihat beberapa opsi alat pembakaran sampah di e-katalog, namun masih menyesuaikan dengan kapasitas dan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Selain persoalan teknis, proses pendirian TPS pun terkendala regulasi lingkungan yang ketat. Menurut Tego, lokasi TPS harus memenuhi standar dari Dinas Lingkungan Hidup, termasuk tidak berada dekat permukiman atau sumber air.

“Kami ingin membangun TPS sementara, tetapi ada banyak aturan yang harus dipenuhi. Lokasi TPS tidak boleh dekat dengan permukiman, tidak boleh memengaruhi resapan air, serta tidak boleh menimbulkan bau yang mengganggu warga,” tambahnya.

Lebih lanjut, pemerintah kecamatan juga membuka peluang keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan sampah. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Jika BUMDes bisa mengolah sampah dengan baik, hasilnya bisa dimanfaatkan kembali atau bahkan dijual sebagai produk daur ulang yang bernilai,” pungkas Tego. (Adv/cc/Diskominfo Kukar)