Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menegaskan rencana pembangunan bandara di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) perlu dikaji ulang menyusul potensi beban biaya pemeliharaan yang tinggi. Hal ini disampaikan menanggapi wacana pembangunan bandara yang sempat digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Gubernur sebenarnya telah menyarankan agar pembangunan bandara di Mahulu ditunda. Namun, karena semangat pembangunan masih tinggi, kajian teknis terus dilakukan,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan, penundaan ini disebabkan biaya operasional dan perawatan bandara yang sangat besar.
“Jika jumlah penumpang tidak sebanding dengan biaya operasional, beban akan jatuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berisiko membebani keuangan daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Subandi menekankan, pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan secara bertahap.
“Bandara boleh diwacanakan, tetapi tahap awal harus fokus pada infrastruktur dasar. Jalan dan jembatan adalah yang paling mendesak, disusul listrik, penerangan, dan pendidikan. Semua harus berjalan beriringan,” paparnya.
Ia juga menambahkan, keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah memilih proyek strategis berbasis kebutuhan mendesak.
“Infrastruktur jalan adalah prioritas utama saat ini. Tanpa akses transportasi darat yang memadai, pembangunan sektor lain tidak akan optimal,” tandas Subandi.
Pernyataan ini menguatkan sinyal kehati-hatian DPRD Kaltim dalam mengalokasikan APBD, terutama untuk proyek berisiko tinggi seperti bandara di wilayah dengan potensi lalu lintas penumpang yang belum pasti. (Adv/DPRD Kaltim)
