Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan yang dinilainya tidak profesional. Ia menyebut hotel itu merupakan aset daerah yang dibangun menggunakan dana publik, namun gagal memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Bangunannya itu dari uang rakyat. Harusnya rakyat juga bisa merasakan manfaatnya,” ungkap Ananda, Selasa (03/06/2025).
Menurut Ananda, kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga tidak menunjukkan komitmen serius dalam mengelola fasilitas publik. Akibatnya, pemasukan daerah minim dan masyarakat tidak mendapat manfaat dari aset yang dibangun dengan uang negara.
Ia juga menyinggung banyaknya keluhan warga yang merasa akses terhadap fasilitas publik di dalam hotel sangat terbatas. Kondisi ini diperparah oleh pengelolaan yang tidak transparan serta lemahnya pemeliharaan aset.
“Bagaimana rakyat bisa menikmati hasilnya jika dikelola seperti itu,” ucapnya.
Melihat berbagai persoalan tersebut, Ananda mengusulkan agar kerja sama dengan pengelola saat ini segera dievaluasi dan rekomendasinya dicabut. Ia menilai perlu dibuka peluang bagi pihak lain yang lebih mampu mengelola hotel secara profesional dan berpihak pada kepentingan publik.
“Hotel Royal Suite rekomendasinya kita cabut saja. Lalu kita bahas ulang, dan cari siapa yang siap mengelola dengan baik,” tegasnya.
Ia menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam jika kondisi ini terus berlarut-larut. Bila tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, pihak legislatif akan mendorong tindakan lebih serius.
“DPRD tidak akan tinggal diam. Jika terus begini, mereka bisa mencederai kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
