Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan bahwa program pendidikan gratis yang dijalankan pemerintah provinsi bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan merupakan kebijakan jangka panjang yang harus dijaga konsistensi dan ketepatannya.
“Ini bukan sekadar program bantuan, tapi arah kebijakan jangka panjang. Kami di DPRD akan terus memastikan program ini tepat sasaran dan berlangsung konsisten,” ucapnya Subandi, Selasa (10/06/2025).
Program Gratispol yang diresmikan Gubernur Rudy Mas’ud pada 21 April 2025, memperluas layanan dari sektor kesehatan ke pendidikan menengah dan tinggi. Bantuan diberikan kepada siswa dan mahasiswa berdasarkan jenjang dan bidang studi.
Menurut Subandi, kebijakan ini merupakan langkah progresif yang secara nyata meringankan beban ekonomi keluarga dengan memberikan pendidikan gratis dari SMA hingga jenjang S3.
“Ini kebijakan yang sangat progresif. Pendidikan gratis dari SMA hingga S3 benar-benar meringankan beban keluarga dan membuka peluang ekonomi jangka panjang,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia menambahkan, selama ini banyak keluarga harus memangkas kebutuhan penting lain demi membiayai pendidikan anaknya. Dengan adanya program ini, alokasi pengeluaran rumah tangga diharapkan menjadi lebih sehat dan fleksibel.
“Selama ini, banyak orang tua harus memotong pengeluaran penting lain demi pendidikan. Sekarang, alokasi dana rumah tangga bisa lebih fleksibel dan sehat,” tambahnya.
Subandi juga mengapresiasi fokus anggaran pemerintah yang kini lebih diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia ketimbang sekadar proyek fisik. Menurutnya, dengan potensi fiskal Kaltim, membiayai pendidikan dan layanan dasar bagi seluruh warga bukan hal yang mustahil.
“Hanya sekitar Rp2 triliun dibutuhkan untuk menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga. Dengan pendapatan daerah kita, itu bukan hal mustahil,” tandasnya. (Adv/ DPRD Kaltim)
