Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi untuk memperbanyak fasilitas sekolah negeri guna mengatasi persaingan ketat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini disampaikan menanggapi tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri dibanding swasta, kecuali untuk institusi swasta unggulan.
Darlis menjelaskan, sistem PPDB dengan empat jalur—domisili (30%), prestasi (30%), afirmasi (3%), dan mutasi (5%)—menciptakan kompetisi sengit.
“Siswa berebut kuota jalur domisili di lingkungannya atau jalur prestasi. Yang tidak tertampung diharapkan terserap swasta,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Namun, ia menekankan, pemerintah provinsi harus menambah ruang belajar dan membangun sekolah baru mengingat preferensi masyarakat terhadap sekolah negeri.
Kendala Daerah Terpencil dan Solusi Inovatif
Tantangan utama, menurut Darlis, adalah pembangunan sekolah di daerah dengan jumlah siswa di bawah syarat minimal (35 siswa/SMA).
“Daerah terpencil sulit dibangun sekolah baru karena tidak memenuhi kuota. Tapi pemerintah bisa berinovasi tanpa membentuk sekolah filial secara formal,” paparnya.
Ia mengusulkan solusi kreatif:
1. Belajar di lokasi terdekat tanpa membangun sekolah baru, misalnya memanfaatkan fasilitas di ibu kota kecamatan.
2. Mengurangi beban transportasi siswa dari desa terpencil yang harus menempuh jarak jauh dengan biaya tinggi.
“Dorong Dinas Pendidikan membuat kebijakan khusus mirip sekolah filial atau terbuka, meski secara hukum tidak diwajibkan,” tegas Darlis.
Pencegahan Manipulasi Domisili dan Jalur Afirmasi
Menanggapi potensi manipulasi domisili dalam PPDB, Darlis menegaskan perlunya ketegasan Dukcapil.
“Tidak boleh ada pemindahan domisili hanya untuk bersaing di jalur tertentu. Sistem sekarang lebih adil dengan empat jalur,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan peran jalur afirmasi: “Siswa dari keluarga kurang mampu yang kalah bersaing di jalur domisili bisa menggunakan jalur afirmasi. Ini berdasarkan pertimbangan ekonomi, bukan sekadar domisili.”
Disparitas Lulusan SMP dan Daya Tampung SMA
Darlis mengungkapkan kesenjangan serius antara jumlah lulusan SMP dan kapasitas SMA negeri.
“Lulusan kelas 9 jauh melampaui daya tampung rombel. Pemerintah sudah menambah kuota per kelas jadi 37 siswa, tapi tetap belum mencukupi,” tandasnya.
Ia mendorong siswa tidak berkecil hati: “Jika tidak tertampung di domisili, tingkatkan prestasi. Jalur prestasi memberi peluang alternatif.”
Rekomendasi Strategis
Sebagai solusi jangka panjang, Darlis merekomendasikan:
– Penambahan sekolah negeri di wilayah padat penduduk.
– Inovasi kebijakan pendidikan untuk daerah terpencil tanpa syarat kuota minimal.
– Optimalisasi empat jalur PPDB untuk meminimalisasi manipulasi dan pemerataan akses.
“Prioritas utama adalah memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal akibat kendala geografis atau ekonomi. Pemerintah provinsi harus bertindak cepat,” pungkas Darlis. (Adv/ DPRD Kaltim)
