Samarinda, Sketsa.id – Rencana pengambilalihan pengelolaan Pulau Kakaban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai perhatian serius dari kalangan DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur, menyoroti pentingnya kajian lingkungan dan sosial sebelum wacana tersebut benar-benar dijalankan.
Makmur menilai bahwa Pulau Kakaban bukan sekadar objek wisata, tetapi merupakan kawasan konservasi dengan ekosistem unik yang selama ini dijaga dengan pendekatan pelestarian.
“Kalau kawasan ini langsung diambil alih tanpa perencanaan matang, risikonya besar. Bisa-bisa ekosistemnya rusak, masyarakat di sana juga tidak lagi dilibatkan,” ujar Makmur, Senin (30/06/2025).
Ia mengingatkan bahwa pengambilalihan yang tidak melibatkan masyarakat lokal dan tidak dilandasi prinsip keberlanjutan berpotensi mengabaikan tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap kawasan tersebut.
Pulau Kakaban yang berada di Kabupaten Berau dikenal luas karena Danau Ubur-Ubur yang tidak menyengat. Selama ini, pengelolaan kawasan dilakukan dengan pendekatan konservasi yang memberi ruang partisipasi masyarakat.
Makmur tidak menolak wacana pengalihan kewenangan, khususnya terhadap laut di sekitar kawasan. Namun, ia menegaskan bahwa pengambilalihan seluruh kawasan darat dan laut secara sekaligus tanpa arah kebijakan jelas akan memicu persoalan baru.
“Kalau tidak diawasi dengan baik, bisa-bisa nanti terjadi pembiaran. Pemerintah daerah tidak peduli, masyarakat juga makin tidak peduli. Ini yang harus dicegah,” tandasnya. (ADV/ DPRD Kaltim)
