Samarinda, Sketsa.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti dua masalah krusial di Indonesia: lemahnya penegakan hukum dan penanganan banjir yang belum tuntas di Samarinda. Kritik ini disampaikan berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsungnya sebagai anggota dewan dan warga yang terdampak.
Aturan Banyak, Penegakan Lemah
Pattalongi menegaskan bahwa kelemahan utama Indonesia bukanlah kekurangan aturan, melainkan lemahnya penegakan hukum.
“Negara kita sudah terlalu banyak aturan. Saking banyaknya, ada aturan yang dibuat hari ini, tahun depan dibatalkan. Padahal membuat aturan tidak gampang, butuh biaya, waktu, dan pikiran,” ujarnya, Senin, (30/6/2025).
Menurutnya, akar masalahnya adalah kurangnya integritas.
“Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi orang pintar yang bertanggung jawab dan berintegritas yang kurang. Makanya yang korupsi-korupsi itu kan orang pintar?” tegasnya.
Kegagalan Menertibkan Jalan A.P.T. Pranoto
Ia mengaku kecewa dengan penanganan ruas jalan A.P.T. Pranoto, Samarinda, yang awalnya ingin dijadikan jalan percontohan. Darlis menyayangkan lambatnya penertiban pedagang kaki lima yang awalnya berjualan “iseng” sebagai tambahan penghasilan.
“Mestinya mumpung masih iseng-iseng, masih ditertibkan. Jangan menunggu sampai jualan di situ jadi sumber penghasilan utama. Kalau sudah begitu, kita diajak berprikemanusiaan,” paparnya, mencontohkan potensi kesulitan penggusuran jika dibiarkan berlarut.
Banjir Samarinda: Pengalaman Pribadi dan Kritik Kebijakan
Darlis juga mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait banjir di Samarinda, yang ia alami langsung di rumahnya.
“Rumah saya kebanjiran sekarang, padahal sudah saya tinggikan 65 cm empat tahun lalu. Saya tidak tahu lagi dari mana dapat dana untuk meninggikannya lebih tinggi,” keluhnya.
Ia mengingatkan bahwa sejak periode 2009-2014, DPRD Kaltim telah mengalokasikan Rp 600 miliar dari APBD provinsi khusus untuk penanganan banjir, dengan titik rawan utama di Rapak Dalam, Samarinda Seberang.
“Saya waktu itu sudah sampaikan ke Pak Gubernur, Rapak Dalam paling rawan. Sekarang terbukti. Banjir di sana bisa tiga hari, tidak seperti di kota yang sehari-dua hari surut,” jelasnya.
Ia menyebut tiga sungai kunci yang harus ditangani: Sungai Tambang Malang, Sungai Rapak Dalam (di belakang Masjid Nurul Jannah hingga SMAN 4), dan Sungai di Patimura.
“Kalau tiga sungai ini ditangani baik, saya yakin banjir bisa berkurang signifikan,” ucap Pattalongi.
Namun, ia menyayangkan perkembangan saat ini yang justru memperparah kondisi, seperti semakin banyaknya bangunan di bantaran sungai dan praktik penimbunan.
Solusi Kearifan Lokal dan Koordinasi
Pattalongi menawarkan solusi berbasis kearifan lokal: membangun dengan konsep rumah panggung.
“Nenek moyang kita di Samarinda bijaksana, rumah pakai tiang. Kita datang bawa konsep modern: menimbun tanah tinggi-tinggi, akibatnya jalan kebanjiran,” kritiknya.
Ia telah meminta SMAN 4 menjadi percontohan dengan membangun gedung permanen berbasis tiang panggung untuk menjaga daerah resapan air.
“Memang ongkos lebih mahal sedikit, tapi kita aman,” tambahnya.
Ia mengaku telah bertemu dengan Walikota Samarinda untuk mendorong penanganan Rapak Dalam dan perubahan pola pikir pembangunan. Pattalongi juga mengakui kendala koordinasi:
“Kami di provinsi tidak bisa memperjuangkan sesuatu tanpa tandatangan Walikota.” Sebagai warga dan wakil rakyat yang rumahnya ikut terendam, ia berharap ada solusi konkret untuk mengatasi banjir yang terus berulang.
“Kita doakan mudah-mudahan ada kebijakan lebih baik,” pungkas Darlis Pattalongi. (ADV/ DPRD Kaltim)
