Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, secara tegas menyoroti dua persoalan krusial: kekurangan dokter spesialis yang kronis dan fenomena ketergantungan berlebihan orang tua pada program Gratis Pendidikan (Gratispol) Kaltim. Sarkowi mengakui bahwa kekurangan dokter spesialis merupakan masalah kompleks yang berlarut-larut.
“Rekrutmen dokter spesialis memang selalu terkendala, tidak mudah karena melibatkan proses kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Banyak aspek yang harus disesuaikan dengan rasio kebutuhan,” jelasnya, Sabtu (5/7).
Ia mengungkapkan upaya koordinasi dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (FK Unmul) untuk meningkatkan sosialisasi dan membuka ruang rekrutmen bagi dokter dari wilayah pedalaman dan terluar. Namun, upaya itu menemui ironi.
“Kuota ditambah, tapi peminat dari daerah tersebut justru sedikit. Ini menunjukkan perlunya manajemen rekrutmen yang lebih sistematis,” tegas Sarkowi.
Gratispol & Tanggung Jawab Orang Tua
Sarkowi secara khusus menyoroti penyalahgunaan semangat program Gratispol oleh sebagian orang tua. Ia menegaskan bahwa program ini, terutama untuk jurusan mahal seperti kedokteran dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) batas atas tinggi, bukan berarti membebaskan sepenuhnya tanggung jawab finansial orang tua.
“Ada pola pikir yang keliru. Sebelum ada Gratispol, orang tua yang mampu tetap berusaha membiayai anaknya. Sekarang, begitu ada program ini, malah muncul tuntutan agar semua dibiayai pemerintah, bahkan untuk biaya tambahan sekecil Rp1.000.000 pun enggan,” kritik Sarkowi.
Ia memberikan contoh konkret: “Jika UKT batas atas Rp5.000.000, tetapi biaya kuliah anak Rp6.000.000, mestinya orang tua bersedia menambahkan Rp1.000.000. Dengan Gratispol, beban mereka sudah jauh berkurang dibandingkan jika harus membayar penuh Rp6.000.000.”
Panggilan untuk Kesadaran Kolektif
Sarkowi menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
“Pemerintah membantu melalui Gratispol, tetapi orang tua tidak boleh lepas tangan sepenuhnya. Ada kewajiban moral untuk ikut serta membiayai pendidikan anak sesuai kemampuan,” pesannya.
Ia menutup dengan penegasan: “Kebijakan pendidikan adalah tanggung jawab multipihak: pemerintah menyediakan fasilitas dan bantuan, orang tua berkontribusi finansial sesuai kapasitas, dan perguruan tinggi menjamin kualitas. Sinergi ini penting untuk keberlanjutan program seperti Gratispol dan pemenuhan kebutuhan krusial seperti tenaga dokter spesialis di Kaltim.” (ADV/ DPRD Kaltim)
