Samarinda, Sketsa.id – Politikus senior PDI Perjuangan, Emir Moeis, melontarkan kritik pedas terhadap vonis 3 tahun 6 bulan penjara untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam pernyataannya, Jumat (25/7/2025), Emir menyebut putusan PN Jakarta ini sebagai bukti politisasi hukum.
Emir Moeis tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Saya prihatin melihat tata kelola hukum di negeri ini sudah sedemikian kacau. Seseorang bisa dihukum hanya karena perbedaan politik,” ujarnya.
Politikus yang pernah duduk di DPR RI ini membandingkan kasus Hasto dengan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
“Tak ada uang negara yang hilang, tapi dibawa ke ranah korupsi. Ini jelas permainan politik,” tegas Emir.
Emir sendiri menyoroti kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilainya semakin tidak jelas.
“KPK sibuk mengejar kasus-kasus kecil, sementara kasus besar justru ditangani Kejagung. Ini membuktikan KPK telah menjadi alat politik,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan kondisi saat ini lebih buruk dari era Orde Baru.
“Dulu setidaknya jelas siapa lawan politiknya. Kini, hukum bisa dipelintir untuk menjerat siapa saja,” tambah Emir.
Yang paling membuat Emir geram adalah penggunaan frasa “atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pertimbangan hukum.
Emir mendesak DPR RI segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KPK, Memastikan lembaga hukum bekerja secara independen, serta jika tidak bisa diperbaiki, lebih baik KPK dibubarkan. (*)
