Jakarta, Sketsa.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (4/8/2025). Dengan penuh semangat, mereka menyuarakan keresahan atas lambannya penanganan dugaan korupsi di Kalimantan Timur, khususnya terkait proyek renovasi gedung DPRD senilai lebih dari Rp50 miliar dan kredit macet di Bank Kaltimtara.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, ini bukan sekadar luapan emosi. Mereka datang membawa lima tuntutan tegas, menyoroti dugaan penyimpangan anggaran hingga penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemprov dan DPRD Kaltim. Faisal dengan lantang menyinggung oknum berinisial H yang diduga menerima fee dari proyek-proyek di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
“KPK harus bergerak cepat, usut tuntas renovasi gedung DPRD dan seret siapa saja yang terlibat, termasuk oknum H,” ujarnya di depan massa.
Tak hanya soal renovasi, mahasiswa juga menyoroti kejanggalan anggaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang rawan diselewengkan. Mereka mendesak KPK memeriksa Sekda Provinsi Kaltim yang diduga terlibat.
“Program strategis seperti DBON jangan sampai jadi ajang bancakan,” tegas Faisal.
Sorotan lain tertuju pada kredit macet di Bank Kaltimtara, yang diduga melibatkan perusahaan milik atau terkait pejabat daerah.
“Bank daerah dirugikan oleh oknum pejabat, ini harus diungkap,” lanjutnya.
Dengan spanduk bertuliskan “Tangkap Oknum H” dan “Selamatkan Bank Kaltimtara”, aksi ini juga menjadi seruan agar KPK tak hanya fokus di Jakarta, melainkan menjangkau daerah-daerah. Menurut AMAK, korupsi di Kaltim sudah sistemik, merembet ke berbagai lini kekuasaan. Mereka bahkan berjanji akan membuka posko pelaporan publik jika KPK tak segera bertindak.
Aksi berlangsung damai, diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi ke perwakilan KPK. Suara mahasiswa ini bukan hanya gema di depan gedung antirasuah, tapi juga harapan agar Kaltim bisa bebas dari belenggu korupsi. (*)
