Jakarta, Sketsa.id — Gelombang demonstrasi nasional yang dimulai pada 28 Agustus 2025 berlanjut dengan intensitas lebih tinggi pada Jumat (29/8/2025). Aksi massa yang dipicu oleh kematian tragis pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan ini meluas setidaknya ke 13 kota besar di Indonesia, menuntut reformasi kebijakan pemerintah dan pertanggungjawaban aparat keamanan.
Awalnya, aksi unjuk rasa pada 28 Agustus dipicu oleh penolakan terhadap rencana pemberian tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR RI yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Namun, situasi berubah dramatis ketika Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. Insiden ini memantik kemarahan publik dan menjadi katalisator meluasnya aksi ke berbagai daerah.
Aksi massa tercatat terjadi di 13 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Makassar, Medan, dan Sorong. Di Jakarta, massa berkumpul di FX Sudirman, Polda Metro Jaya, Gedung DPR/MPR, dan Mako Brimob Kwitang. Bentrokan terjadi sekitar pukul 14.50 WIB saat aparat mendorong mundur demonstran, menyebabkan tujuh gerbang tol dalam kota mengalami kerusakan. Di Makassar, gedung DPRD Sulawesi Selatan dibakar massa, dengan enam sepeda motor dan satu mobil rusak akibat aksi vandalisme. Sementara di Surabaya, halte TransJakarta dibakar massa yang memprotes kebijakan pemerintah.
Para demonstran menyuarakan sembilan tuntutan inti, termasuk penghapusan rencana tunjangan perumahan untuk anggota DPR, penghentian praktik outsourcing dan peningkatan upah buruh, pembentukan Satgas Pencegahan PHK oleh Presiden, pencabutan kebijakan pajak yang memberatkan rakyat, serta pertanggungjawaban Kapolri atas tindakan represif aparat.
Aksi ini mengakibatkan sejumlah kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Korban meninggal tercatat satu orang (Affan Kurniawan), dengan lebih dari 200 orang luka-luka termasuk massa dan aparat, serta 600+ orang ditahan secara sementara.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta maaf atas kekurangan dalam menjalankan fungsi representasi. TNI mendesak polisi membebaskan massa yang ditangkap dan menyerukan penyelesaian damai. Sementara LBH Jakarta dan YLBHI mengecam tindakan brutal aparat dan menuntut pertanggungjawaban Kapolri.
Media asing seperti Arab News, Bangkok Post, The Straits Times, dan The Star meliput aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ekonomi dan represi oleh aparat. Isu yang diangkat mencakup ketimpangan sosial, kekerasan negara, dan tuntutan demokratisasi.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan cukup signifikan, dengan kawasan industri di Jabodetabek dan Surabaya menghentikan sementara operasi. Sektor perdagangan dan jasa mengalami penurunan omzet hingga 40%, dan pasar modal merespons negatif dengan indeks saham melemah 2,5%.
Gelombang demonstrasi pada 29 Agustus 2025 mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat. Tuntutan reformasi total yang disuarakan bukan hanya tentang kebijakan ekonomi, tetapi juga tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pemerintah diharapkan dapat merespons secara konstruktif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memulihkan kepercayaan publik. (*)
