Samarinda, Sketsa.id – Fenomena penjarahan rumah pejabat legislatif dan eksekutif di Jakarta dinilai sebagai dampak dari kegagalan komunikasi elit dalam menangkap aspirasi publik. Namun, Herdiansyah Hamzah, Dosen Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), mengingatkan agar isu penjarahan tidak menggeser fokus utama tuntutan masyarakat, yaitu pembubaran DPR.
“Saya khawatir isu penjarahan justru memutasikan perhatian dari tuntutan utama, yaitu pembubaran DPR dan tuntutan reformasi lainnya. Penjarahan secara hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian, tetapi jangan sampai hal ini mengaburkan agenda utama demonstrasi,” tegas Herdiansyah dalam wawancara dengan Sketsa.id, pada Minggu(1/9/2025).
Senada dengan hal tersebut, Rina Juwita, Dosen Ilmu Komunikasi Unmul, menambahkan bahwa defisit komunikasi elit yang gagal membangun narasi keadilan dan kesederhanaan menjadi pemicu utama amuk massa.
“Simbol-simbol kemewahan dan privilege yang ditampilkan pejabat memperlebar jurang dengan realitas sehari-hari masyarakat. Ketika momentum protes tiba, opini publik yang sudah terakumulasi dalam kemarahan mudah berubah menjadi legitimasi sosial bagi aksi anarkis,” jelas Rina.
Herdiansyah juga mengingatkan pentingnya aksi yang terorganisir dengan baik.
“Pengalaman tahun 98 mengajarkan kita bahwa jika aksi tidak terpimpin dengan baik, alih-alih tuntutan tercapai, yang terjadi justru penjarahan di mana-mana. Penting bagi para penggerak aksi untuk memastikan bahwa demonstrasi tetap terorganisir dan terfokus pada tuntutan utama,” tegasnya.
Rina juga menyoroti peran pernyataan pejabat dalam mempercepat eskalasi kerusuhan.
“Pernyataan yang defensif atau menyalahkan masyarakat justru memicu frustrasi dan ketidakpercayaan publik. Komunikasi krisis seharusnya dibangun dengan empati dan transparansi,” ujarnya.
Dari perspektif komunikasi massa, Rina mengkritik pemberitaan media yang cenderung sensasional.
“Media sering menonjolkan drama kerusuhan tanpa menyoroti akar masalah struktural, seperti ketidakadilan sosial dan krisis kepercayaan serta defisit komunikasi elit. Akibatnya, media berpotensi membentuk opini publik yg emosional, bukan rasional. Media seharusnya tidak sekedar “mengabarkan” kerusuhan, melainkan juga menjalankan fungsi advokasi sosial dengan menghadirkan perspektif solutif dan suara masyarakat akar rumput agar publik memperoleh pengamanan yg lebih komprehensif.” Paparnya
Artikel ini juga melaporkan bahwa aksi penjarahan tidak hanya menyasar pejabat eksekutif, tetapi juga sejumlah anggota dewan seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Barang-barang berharga hingga dokumen penting dilaporkan diambil massa dalam aksi yang berlangsung selama beberapa jam.
Pakar menegaskan, solusi jangka panjang perlu melibatkan perbaikan komunikasi politik dan responsifitas elit terhadap aspirasi publik.
“Membangun narasi empatik dan dialog konstruktif adalah kunci mencegah pengulangan tragedi serupa,” Tutup Rina.(*)
