Kathmandu, Nepal, Sketsa.id – Nepal dilanda kerusuhan terparah dalam beberapa dekade, dipicu oleh larangan sementara terhadap media sosial dan kemarahan atas korupsi serta ketidaksetaraan ekonomi. Protes yang dipimpin oleh Gen Z telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai ratusan lainnya, memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada 9 September 2025. Meskipun larangan media sosial dicabut, demonstran terus membakar gedung pemerintahan dan rumah pejabat, menentang jam malam yang diberlakukan.
Kerusuhan bermula pada 8 September 2025, ketika ribuan pemuda, termasuk siswa dan mahasiswa, turun ke jalanan Kathmandu dan kota-kota besar lainnya. Protes dipicu oleh keputusan pemerintah pada 4 September untuk memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, X, dan YouTube, karena dianggap tidak mematuhi regulasi baru. Larangan ini dipandang sebagai upaya membungkam kampanye anti-korupsi viral yang menyoroti gaya hidup mewah anak-anak pejabat korup di tengah kemiskinan yang meluas.
Demonstran menerobos barikade polisi dan memasuki kompleks parlemen federal di Kathmandu, membakar ambulans dan melempar benda ke arah pasukan antihuru-hara. Polisi merespons dengan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam, menyebabkan bentrokan sengit yang menewaskan 19 orang pada hari pertama, termasuk mahasiswa teknik sipil Sulov Raj Shrestha dari Kathmandu Engineering College. Total korban luka mencapai lebih dari 400 orang, termasuk petugas keamanan.
Meskipun Oli mengundurkan diri melalui surat kepada Presiden Ram Chandra Paudel untuk “memfasilitasi solusi politik”, kerusuhan justru memburuk. Demonstran membakar gedung parlemen, Singha Durbar, Mahkamah Agung, serta rumah para pemimpin seperti Presiden Paudel, Sher Bahadur Deuba, dan Pushpa Kamal Dahal. Istri mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal, Rabi Laxmi Chitrakar, tewas akibat luka bakar parah ketika rumah mereka dibakar.
Hami Nepal, organisasi non-pemerintah yang dimulai sebagai gerakan pemuda pada 2015, menjadi koordinator utama protes, menuntut akuntabilitas dan akhir dari nepotisme serta korupsi. Yog Raj Lamichhane, asisten profesor di Universitas Pokhara, menyoroti bahwa kemarahan Gen Z berakar dari ketergantungan Nepal pada remitansi pekerja migran dan isolasi akibat larangan media sosial. PBB menyatakan keterkejutan atas kekerasan polisi dan menyerukan investigasi transparan.
Kerusuhan ini mencerminkan frustrasi atas lemahnya sistem politik Nepal pasca-restorasi demokrasi 2008, ditambah pengangguran tinggi dan korupsi endemik. Beberapa analis menduga kelompok pro-monarki atau nasionalis Hindu memanfaatkan kekacauan ini, merujuk pada protes pro-monarki pada Maret 2025. Hingga 10 September 2025, situasi tetap tegang, dengan dampak hingga perbatasan India-Nepal. Pemerintah sementara di bawah Presiden Paudel mengundang dialog dengan pemimpin Gen Z, tetapi demonstran bertahan di jalanan.
Kerusuhan ini menjadi pengingat akan kerapuhan demokrasi muda di Asia Selatan, dengan implikasi bagi Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan Nepal melalui ASEAN dan isu migran. (*)
