Samarinda, Sketsa.id – Dalam revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025, satu pos anggaran yang mencuri perhatian adalah milik Dinas Pariwisata. Alih-alih dipotong, anggaran untuk “Pembayaran Jasa Publikasi (Influencer)” justru dipertahankan penuh sebesar Rp1,7 miliar.
Yang menarik, anggaran sebesar itu bertahan setelah adanya pemotongan Rp250 juta pada pos lain di dinas yang sama, yaitu untuk program pengembangan desa wisata di Semayang. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang strategi dan prioritas pemasaran pariwisata Pemprov Kaltim di era digital.
Anggaran yang ‘Kebal’ dan Pertanyaan Efektivitas
Dokumen revisi RKPD 2025 menunjukkan bahwa dari total pagu awal Dinas Pariwisata sebesar Rp 1,95 miliar, terjadi pengurangan sebesar Rp 250 juta untuk pengembangan desa wisata. Namun, anggaran untuk jasa influencer tidak tersentuh pengurangan sama sekali, tetap pada angka Rp 1,7 miliar.
Keputusan ini mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, penggunaan influencer diakui sebagai strategi pemasaran modern yang efektif untuk menjangkau generasi muda dan traveler musiman. Figur publik dengan engagement tinggi dianggap dapat membangun awareness dan mendorong kunjungan ke destinasi wisata Kaltim seperti Derawan, Berau, atau destinasi baru lainnya.
Namun di sisi lain, anggaran sebesar Rp 1,7 miliar memunculkan sejumlah pertanyaan kritis dari pengamat kebijakan publik:
- Seleksi seperti apa yang akan digunakan untuk memilih influencer? Apakah berdasarkan jumlah followers semata atau juga kesesuaian konten dengan nilai-nilai pariwisata Kaltim?
- Apakah akan lebih efektif jika dana dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur dasar wisata terlebih dahulu?
- Bagaimana pengukuran keberhasilan (metric success) dari kampanye ini? Apakah hanya sekadar jumlah views dan likes, atau benar-benar berdampak pada kenaikan jumlah wisatawan?
Masyarakat Berharap Transparansi
Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata menunggu transparansi dari Dinas Pariwisata Kaltim. Mereka berharap dana sebesar itu tidak hanya habis untuk membayar figur terkenal, tetapi benar-benar menghasilkan konten yang kreatif, autentik, dan mampu menampilkan keunikan Kaltim secara mendalam. Sebelum anggaran ini benar-benar cair, desakan untuk adanya grand strategy komunikasi digital yang jelas dan terukur dari Dinas Pariwisata Kaltim menjadi hal yang mutlak diperlukan. Tujuannya agar anggaran yang ‘kebal’ dari pemotongan ini tidak sia-sia, tetapi menjadi investasi pemasaran yang tepat sasaran untuk memajukan pariwisata Bumi Etam. (*)
