VJakarta, Sketsa.id – Di tengah hiruk-pikuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan bagi jutaan anak Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mengumumkan struktur organisasi terbarunya. Pengumuman ini datang seperti angin segar, tapi juga menyisakan tanda tanya besar terkait komposisi kepemimpinan yang didominasi purnawirawan TNI.
Dominasi Purnawirawan dalam Struktur BGN
Dari jajaran pejabat yang dilantik, susunan Badan Gizi Nasional ini terdiri dari purnawirawan semua—setidaknya di posisi-posisi strategis yang mengendalikan roda program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lima di antaranya adalah mantan jenderal TNI yang kini duduk manis di kursi-kursi penting, siap menangani isu gizi nasional yang rumit.
Di pucuk pimpinan ada Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, sosok akademisi yang kini dikelilingi wakil-wakilnya yang penuh pengalaman militer. Ada Brigjen Pol. Sony Sonjaya, Nanik S. Deyang, dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala. Lalu, Brigjen (Purn) Sarwono di kursi Sekretaris Utama, Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman sebagai Inspektur Utama, Tigor Pangaribuan di Deputi Sistem dan Tata Kelola, Brigjen (Purn) Suardi Samiran memimpin Deputi Penyediaan dan Penyaluran, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha di Deputi Pemantauan dan Pengawasan, serta Nyoto Suwignyo di Deputi Promosi dan Kerja Sama.
Dadan Hindayana, sang kepala, kini punya tiga wakil yang siap membantunya. Dua di antaranya, Nanik Sudaryati Deyang dan Brigjen Pol. Sony Sonjaya, baru dilantik oleh Presiden Prabowo pada 17 September 2025. Sementara Lodewyk Pusung sudah lebih dulu bergabung sejak Oktober 2024.
“Masing-masing wakil kepala punya tugas khusus dari Presiden,” ujar Dadan dengan nada yakin saat diwawancarai.Namun di balik senyum percaya diri itu, ada cerita lain yang lebih gelap: ribuan anak yang menderita karena program yang seharusnya menyelamatkan mereka.
Krisis Keracunan MBG: Data yang Mengkhawatirkan
Laporan dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) seperti tamparan keras. Mereka mencatat 5.626 kasus keracunan sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari hingga 19 September 2025.
Dian Saminarsih, Founder dan CEO CISDI, tak ragu menyalahkan ambisi pemerintah yang terlalu besar. “Program ini dijalankan tergesa-gesa demi target 82,9 juta penerima manfaat. Akibatnya, tata kelola dari penyediaan hingga distribusi makanan jadi berantakan,” katanya dengan nada prihatin pada 19 September lalu.
CISDI mendesak moratorium, evaluasi total, dan redesign program agar lebih manusiawi—kurangi pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak.
Tak kalah mengkhawatirkan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan angka yang lebih tinggi: 6.452 kasus hingga 21 September 2025. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, mengungkap lonjakan dramatis dalam seminggu saja—tambah 1.092 kasus!
“Jawa Barat paling parah dengan 2.012 kasus, diikuti Yogyakarta dan Jawa Tengah,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR. Data ini datang dari 18 provinsi, dan Ubaid yakin ini bukan sekadar kesalahan teknis. “Ini soal sistem yang diterapkan BGN,” tegasnya, seperti suara hati orang tua yang resah melihat anak-anak mereka sakit.
Pertanyaan tentang Pendekatan Militer dalam Penanganan Gizi
Di tengah dominasi purnawirawan di BGN, pertanyaan muncul: apakah pendekatan militer ini bisa menyelesaikan masalah yang begitu sensitif seperti gizi anak? Atau justru menambah lapisan birokrasi yang kaku?
Sementara itu, data keracunan terus bertambah, dan suara masyarakat semakin lantang menuntut perubahan. Program MBG seharusnya jadi mimpi indah, bukan mimpi buruk. Saatnya pemerintah mendengar, sebelum lebih banyak anak yang jadi korban.(*)
