Jakarta, Sketsa.id – Insiden pencabutan kartu liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, usai menanyakan isu keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, terus menuai kecaman dari berbagai kalangan. Kejadian yang terjadi pada Sabtu malam (27/9) ini dianggap sebagai upaya pembatasan kebebasan pers, meski Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjanjikan solusi melalui dialog.
Kronologi Insiden di Bandara Halim
Pertemuan singkat antara Presiden Prabowo dengan wartawan usai kunjungan kenegaraan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, berlangsung pada Sabtu sore (27/9). Diana Valencia, reporter CNN Indonesia TV, mengajukan pertanyaan kritis terkait kasus keracunan yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah akibat konsumsi makanan dari program MBG.
Presiden Prabowo merespons secara singkat: “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan beberapa pejabat.” Namun, menurut sumber internal Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, pertanyaan tersebut dianggap “di luar agenda resmi” kunjungan presiden.
Tak lama setelah itu, sekitar pukul 19.15 WIB, staf BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, dan secara langsung mengambil kartu identitas liputan Istana milik Diana.
Reaksi Organisasi Pers dan Pemerintah
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyatakan keterkejutan atas tindakan mendadak tersebut.
“CNN Indonesia tentu terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pertanyaan Diana bersifat kontekstual dan relevan dengan isu publik yang sedang hangat.
Insiden ini langsung memicu gelombang kecaman dari komunitas jurnalistik. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, melalui Ketua Umum Akhmad Munir, menyatakan keprihatinan mendalam.
“Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan UU tentang Pers,” tegas Munir.
Dewan Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dan Forum Pemred turut bersuara mengecam insiden ini.
Hingga Senin (29/9) pagi, Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan respons pertama dari pemerintah.
“Saya akan mencari solusi terbaik terkait kasus ini,” ujarnya, sambil menegaskan bahwa insiden tidak melibatkan Presiden Prabowo secara langsung.
Prasetyo memerintahkan BPMI untuk berkomunikasi intensif dengan CNN Indonesia, dengan pertemuan dijadwalkan hari ini.
Seperti yang kita ketahui, program MBG, yang diluncurkan sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, belakangan menjadi sorotan karena sejumlah daerah menyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat keracunan makanan. Ribuan pelajar mengalami gejala mual, muntah, dan keracunan akibat makanan yang diduga tidak memenuhi standar higienis.
Pada Minggu (28/9), Kementerian Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB, di mana Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh, penutupan sementara SPPG bermasalah, dan kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk semua penyedia.
Kasus ini menjadi pengingat akan kerapuhan hubungan pemerintah-media di era digital, di mana akses informasi menjadi hak dasar warga negara. Publik kini menunggu hasil pertemuan antara CNN Indonesia dan BPMI yang dijadwalkan berlangsung siang ini.(*)
