Jakarta, Sketsa.id – Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri mendahului rencana Presiden Prabowo Subianto, dinilai bukan sekadar kebetulan. Seorang pengamat politik dan militer menyorotinya sebagai bentuk “perlawanan senyap” terhadap Istana.

Pengamat Politik dan Militer, Selamat Ginting, memberikan analisis tajamnya. Menurutnya, dalam dunia politik, siapa yang bergerak lebih dulu kerap memegang kendali narasi. Pembentukan tim reformasi Polri oleh Listyo pada 17 September 2025, yang mendahului pengumuman presiden, dibacanya sebagai sebuah sinyal politis.

“Niat baik bagus, tapi dalam politik itu semacam perlawanan dari Mabes Polri terhadap Istana. Politik adalah pertarungan, jadi adu duluan-duluan,” tegas Ginting dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (30/9/2025).

Politik Adu Cepat: Merebut Inisiatif dan Kendali

Ginting menjelaskan, dalam perspektif politik, momentum adalah segalanya. “Dalam politik, siapa yang mendahului dianggap dia yang mengendalikan. Ini adalah respons cepat yang menunjukkan independensi,” paparnya lebih lanjut.

Analisis ini mengarah pada kesimpulan bahwa seharusnya Kapolri menunggu dan tunduk pada arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Langkah ini dianggap sebagai cara Polri menunjukkan bahwa mereka mampu menyelesaikan masalah internal tanpa campur tangan pihak luar.

“Harusnya Kapolri sudah ‘Pak, saya akan tunduk dan patuh’. Tapi narasi pembentukan tim secara internal ini adalah sebuah perlawanan senyap. Ini sinyal bahwa kepolisian bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa akademisi atau jurnalis,” ungkap Ginting.

Baca Juga : Kapolri Listyo Sigit Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda Pimpin 52 Perwira

Implikasi Dinamika Kekuasaan: Polri vs Istana

Dinamika ini tidak hanya sekadar soal urutan pengumuman, tetapi mencerminkan ketegangan politik yang lebih dalam. Ginting dengan tegas menyimpulkan langkah Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini sebagai sebuah bentuk perlawanan halus atau “anderstein”.

Artikel ini mengungkap beberapa poin kritis:

• Ketegangan Terselubung antara kepemimpinan Polri dan Istana.

• Perebutan Narasi dalam agenda reformasi tubuh kepolisian.

• Pertarungan Wibawa antara dua figur kuat di Republik ini.

• Signal Kemandirian Institusi Polri dari intervensi eksekutif.

Langkah Kapolri Listyo ini telah mengubah Reformasi Polri dari sekadar agenda internal menjadi sebuah bola panas politik. Masyarakat kini menanti bagaimana respon Presiden Prabowo dan bagaimana dinamika hubungan kedua institusi ini akan berlanjut ke depannya. (*)