Jakarta, Sketsa.id – Para gubernur se-Indonesia mendesak pemerintah pusat merevisi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Penurunan signifikan alokasi DBH dinilai mengancam kelancaran pembangunan strategis di daerah.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Gubernur Harum menyatakan Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam mengalami penurunan DBH yang sangat tajam. “Sebelumnya Kaltim menerima sekitar Rp6-7 triliun, tapi tahun ini hanya Rp1,6 triliun. Ini penurunan yang sangat signifikan,” ujarnya usai pertemuan.

Dialog Konstruktif dengan Menkeu

Meski menyesalkan penurunan tersebut, Gubernur Harum menyampaikan optimisme setelah berdialog langsung dengan Menkeu Purbaya. Ia mengungkapkan pemerintah pusat sedang mengevaluasi situasi fiskal nasional dan membuka peluang revisi alokasi melalui APBN Perubahan.

Baca Juga : Gubernur Protes Pemotongan Anggaran TKD 2026 di Kantor Menkeu

“Pak Menteri sedang mengkaji data dan menganalisis ulang. Kita doakan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan. Beliau sangat terbuka dan berpikir out of the box,” kata Harum.

Dampak terhadap Pembangunan Daerah

Dalam forum yang digelar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran serupa. Penurunan DBH dinilai akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan daerah, terutama proyek-proyek strategis yang sudah berjalan.

Gubernur Harum menegaskan program kerja di Kaltim selaras dengan Asta Cita Presiden. “Sukses pembangunan daerah, terutama yang menopang perekonomian nasional, juga menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional,” tegasnya.

Pertemuan ini difokuskan pada penyamaan visi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta upaya bersama agar transfer ke daerah tetap adil dan proporsional, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional. (*)