Samarinda, Sketsa.id – Kekosongan kursi pimpinan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur akhirnya menemukan titik terang. Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kaltim, mendapat mandat tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/3531/BKD-S.III/2025 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Langkah ini diambil menyusul penetapan mantan Kadispora, Agus Hari Kesuma (AHK), sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim pada 18 September 2025. AHK tersandung kasus dugaan korupsi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang melibatkan dana hibah senilai Rp 100 miliar. Kekosongan pimpinan selama beberapa pekan sempat membuat ritme kerja Dispora terganggu. Berbagai program olahraga mangkrak, rutinitas internal tak menentu, dan para staf kehilangan arah. Bahkan beredar kabar tentang tunggakan pembayaran honor pegawai non-PNS yang belum diselesaikan.
Faisal mengaku penugasannya ini merupakan perintah langsung dari sang gubernur.
“Ya, namanya SK perintah. Gubernur perintah atasan langsung. Saya harus siap laksanakan, saya terima kemarin siang,” ujarnya ketika dikonfirmasi media pada Sabtu (11/10/2025). Tak menunggu lama, pria yang dikenal loyal ini langsung terjun menggelar rapat perdana dengan seluruh jajaran kepala bidang dan bagian di Dispora. Rapat konsolidasi internal itu berlangsung sekitar satu setengah jam, dari pukul 11.30 hingga 13.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, Faisal langsung membentuk grup komunikasi sebagai langkah awal membuka jalur informasi. “Kita buat kerangka dulu, membuka jalur informasi dengan pejabat di sana supaya bisa dapat data. Insya Allah saya jalankan sesuai kemampuan dan semangat,” tegasnya. Ia menyadari betul tugasnya sebagai plt adalah memperbaiki hal-hal yang membutuhkan perhatian pimpinan, sebelum nantinya diambil alih oleh pejabat definitif.
Fokus jangka pendek Faisal adalah menormalkan kembali kondisi internal Dispora yang sempat tidak stabil.
“Karena cukup lama kosong, kita segera normalisasi supaya rutinitas di sana berjalan normal. Sebelumnya sempat tidak normal karena kekosongan itu,” paparnya. Minggu-minggu awal menjabat akan digunakan untuk identifikasi masalah, klarifikasi, dan menyusun skala prioritas program yang harus diselesaikan. Tujuannya jelas: mengembalikan arah kerja dan memastikan staf tidak lagi kebingungan.
Meski sempat ramai diperbincangkan akan dirotasi ke Dinas Pariwisata, Faisal menampiknya dengan halus. “Wah, saya mah jangankan ke Dinas Pariwisata, ke mana saja, ikut saja saya. Yang jelas saat ini saya pegang SK PLT dan SK Kepala Dinas Kominfo. Itu dulu yang saya hadapi,” tuturnya sambil tersenyum. Ia menegaskan kesiapannya ditempatkan di mana pun sesuai perintah atasan, namun untuk saat ini konsentrasinya tertuju pada dua tugas yang diembannya.
Meski diberi kewenangan memimpin, mandat Faisal sebagai Plt Kadispora memiliki batasan. Dalam surat perintahnya disebutkan bahwa kewenangannya hanya mencakup pelaksanaan kegiatan operasional harian. Ia tidak diberikan wewenang untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak pada status hukum, kepegawaian, maupun perubahan anggaran. Dengan pengalaman birokrasinya yang panjang, Faisal diharapkan dapat menjaga stabilitas organisasi dan memastikan program pemuda dan olahraga di Kaltim tetap berdenyut, sambil menunggu penunjukkan pejabat definitif di kemudian hari. (*)
