Samarinda, Sketsa.id – Tahun pertama implementasi Program Gratispol Pendidikan menjadi momen evaluasi bersama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Mulawarman. Berbagai kendala teknis yang muncul selama proses pencairan mendorong kedua belah pihak merumuskan perbaikan sistem untuk tahun akademik mendatang.
Dalam diskusi “Tu Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025), Felisitas Defung dari Unmul mengungkapkan perlunya penyesuaian jadwal penyaluran dana dengan kalender akademik kampus. “Kami sangat mendukung program ini, namun sinkronisasi waktu antara pemerintah dan kampus perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurut Felisitas, keterlambatan pencairan dana berpotensi mengganggu proses akademik mahasiswa, termasuk pendaftaran di PDDIKTI yang menjadi dasar penerbitan nomor ijazah nasional. “Resikonya besar kalau mahasiswa terlambat terdaftar. Mereka bisa tidak mendapatkan PIN atau nomor ijazah,” tegasnya.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengakui kendala yang terjadi di tahun pertama. “Saat itu kami sedang menunggu SK kementerian, sementara universitas harus menarik pembayaran SPP. Ke depan, insyaallah tidak terulang lagi,” janji Seno.
Untuk mahasiswa yang telah membayar UKT sebelum pencairan, telah disiapkan mekanisme pengembalian dana melalui perguruan tinggi masing-masing. Tahun depan, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran Rp1,4 triliun untuk melanjutkan program ini hingga jenjang S2 dan S3.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan Gratispol berjalan lebih baik, tepat waktu, dan tidak mengganggu proses akademik mahasiswa di tahun-tahun mendatang.(cc/Adv/Diskominfo Kaltim)
