Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan belanja modal senilai Rp1,45 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Alokasi ini menjadi prioritas utama meski menghadapi tekanan fiskal dan proyeksi defisit.
Wakil Bupati Rendi Solihin menyampaikan hal tersebut saat membacakan Nota Keuangan RAPBD pada Rapat Paripurna DPRD Kukar ke-23, Jumat (7/11/2025). “Belanja modal diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jaringan irigasi, gedung pemerintah, dan fasilitas pelayanan publik lainnya,” ungkap Rendi di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.
RAPBD 2026 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp7,35 triliun, turun dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp737,49 miliar dan transfer pemerintah Rp6,53 triliun.
Sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp7,50 triliun, sehingga memunculkan defisit Rp150 miliar. Komponen belanja didominasi belanja operasi sebesar Rp5,20 triliun, dengan belanja pegawai Rp2,44 triliun dan belanja barang jasa Rp2,69 triliun.
Alokasi belanja modal Rp1,45 triliun difokuskan pada pembiayaan pembangunan tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi sebagai infrastruktur dasar pendukung ekonomi daerah.
“Selisih antara pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan defisit. Namun defisit ini masih bisa ditutupi melalui pembiayaan daerah, salah satunya dari SILPA,” jelas Rendi.
Tantangan fiskal makin terasa dengan penurunan transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,2 triliun di tahun anggaran 2026. Kendati demikian, Rendi menegaskan agenda pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus pemerintah daerah.
“Dengan dinamika ini, besar kemungkinan RAPBD akan mengalami penyesuaian kembali, sambil menyesuaikan kapasitas fiskal daerah dan finalisasi alokasi transfer pemerintah pusat,” tutup Wabup.(Cc/Adv/Diskominfo Kukar)
