Samarinda, Sketsa.id – Menyongsong target swasembada pangan yang ambisius pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara serius mempersiapkan garda terdepannya: para penyuluh pertanian. Langkah awal diwujudkan melalui pelatihan intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai membuka Pertemuan Pendayagunaan Penyuluh Pertanian mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas SDM ini merupakan kunci. “Target yang cukup berat bagi Kalimantan Timur, dan mereka (penyuluh) harus bisa melakukannya. Karena di 2026 kita ingin target swasembada pangan 400.000 ton padi gabah benar-benar terjadi,” tegas Wagub Seno Aji, Jumat(11/12) pagi.
Ia menekankan, peningkatan ilmu pengetahuan dan skill para penyuluh mutlak diperlukan. Setelah dilatih, mereka akan dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing untuk mengimplementasikan ilmu tersebut langsung di lapangan, mendampingi petani dalam meningkatkan produksi.
Lindungi Lahan Pertanian dari Alih Fungsi
Selain menyiapkan SDM, Pemerintah Provinsi Kaltim juga tengah mengerjakan payung hukum untuk melindungi lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi, khususnya ke sektor pertambangan. Wagub menjelaskan, saat ini sedang disusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
“Ini supaya lahan-lahan itu tidak dicaplok oleh pertambangan, mereka tetap ada di pertanian,” jelasnya. Dengan Perda tersebut, setiap rencana usaha pertambangan yang berpotensi menggunakan lahan pertanian wajib berkonsultasi. “Kalau memang ini di lahan pertanian, maka tidak diizinkan pemerintah,” tambahnya tegas.
Insentif dan Kepastian bagi Penyuluh
Di tengah isu perpindahan status pembiayaan gaji penyuluh dari daerah ke pusat berdasarkan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen menjaga semangat kerja para penyuluh. Wagub Seno Aji menyatakan bahwa insentif akan tetap diberikan untuk mendorong kinerja.
“Penyuluh tetap kita berikan semangat, kita berikan insentif supaya mereka juga melakukan kegiatannya dengan baik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa yang terpenting adalah kehadiran fisik para penyuluh di daerah. “Mereka hanya berharap tidak dipindahkan ke provinsi lain. Mereka tetap di daerahnya, walaupun statusnya secara administratif berpindah ke pusat,” paparnya.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Siti Farisyah Sana, dalam kesempatan terpisah menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi untuk memastikan dukungan terhadap SDM pertanian berjalan optimal. Ia mengakui bahwa mencapai swasembada pangan adalah proses yang berkelanjutan dan tidak bisa dicapai hanya dalam satu titik waktu, sehingga diperlukan konsistensi dan komitmen semua pihak.
Dengan kombinasi strategi peningkatan kompetensi penyuluh, perlindungan lahan, dan pemberian insentif, Kaltim bertekad memacu produktivitas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan kontribusi terhadap target nasional. (*)
